Sejumlah pertanyaan dan harapan disampaikan para peserta yang hadir. Mulai dari bidang pertanian, kesehatan, perubahan iklim, dan perbatasan hingga kebebasan hak menyampaikan pendapat.
"Bagaimana komitmen Bapak sebagai calon presiden untuk untuk memastikan menjamin kesehatan masyarakat yang lebih baik, terutama bagaimana mengatasi penyakit menular dan tidak menular. Kemudian bagaimana Pak Anies bisa menjamin hak kami selaku tenaga kesehatan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya," kata Ketua BEM Fakultas Kedokteran Untan, Kafa Rahmat Dani saat menyampaikan pertanyaan kepada Anies dalam kegiatan "Desak Anis" yang dilaksanakan di Pontianak, Selasa.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Anies menjawab bahwa tentang penyakit menular, pemerintah memang memiliki kewenangan, namun belum tentu memiliki keahlian. Terkait dengan kesehatan masyarakat, itu ada ilmunya dan ilmunya itu harus digunakan dalam menyusun program.
Dalam penyusunan program harus melibatkan para ahli dan stakeholder terkait dan ujung tombak yang bisa digunakan adalah kader posyandu, dan kader PKK yang benar-benar berada di tengah masyarakat.
Baca juga: Di Keuskupan Agung Pontianak, Anies janji bangun kesetaraan
Baca juga: Anies kini kerap bawa alat peraga saat kampanye untuk pamer program
Soal pendidikan, kata Anies, harus ada dukungan fiskal dari negara, karena kita tahu untuk mengikuti pendidikan di Kedokteran ini biayanya sangat mahal dan ketika biayanya mahal maka ini akan dipandang sebagai investasi pribadi, dan setelah lulus dia harus mencari keuntungan untuk mengembalikan investasi tersebut.
Tapi, lanjutnya, bila yang mengeluarkan biaya itu adalah negara, maka negara yang akan berinvestasi sehingga anak-anak muda kita memiliki keahlian di bidang kesehatan dan ketika dia lulus dia bisa benar-benar memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
"Saya termasuk orang yang berpandangan biaya pendidikan itu jangan dipandang sebagai 'cost,' tetapi sebagai investasi karena dari investasi tersebut yang akan mendatangkan manfaat nantinya," kata Anies.
Sementara itu, mewakili petani sawit dari Kabupaten Sekadau, Ibnu Azim menyampaikan keluh kesahnya terkait besarnya potongan dan pengeluaran pajak ekspor yang tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan oleh petani sawit.
"Saat ini di Kalbar salah satu produsen unggulannya komoditas kelapa sawit, namun yang ingin kami sampaikan adalah saat ini kami petani sawit sangat tertekan dengan pajak yang besar dan potongan-potongan yang cukup besar dari pajak ekspor. Harapan kami ketika Bapak menjadi presiden bisa lebih adil kepada kami, harapan kami adalah bisa diperlakukan secara adil sehingga BPPKS dan mengembalikan subsidi pupuk bagi petani," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Anies mengatakan, dirinya menginginkan tata niaga di Indonesia dibuat menjadi lebih sehat dan perpajakan dibuat dengan adil karena ini bukan hanya dikeluhkan oleh petani sawit saja, bahkan nelayan mengeluhkan hal yang sama.
"Terkait BPPKS, nantinya ini akan kita koreksi bersama, kami ingin setiap peraturan yang dibuat bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Negara itu tugasnya adalah memakmurkan dengan mengelola semua sumber daya yang ada dan aspirasi yang disampaikan ini akan menjadi konsen kami jika menjabat nanti," tuturnya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
