“Secara umum stabilitas Kamtibmas Indonesia sepanjang tahun 2023 dalam situasi yang kondusif dan berbagai tantangan bangsa berhasil kita selesaikan,” kata Sigit dalam acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2023 di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan situasi Kamtibmas Indonesia 2023 menghadapi berbagai tantangan, selain dari dalam negeri juga dari luar negeri, seperti perang Ukraina kontra Rusia, perang Hamas dengan Israel, termasuk persaingan antara Amerika dengan China yang mempengaruhi peta perekonomian negara lain akibat kebijakan pengetatan impor kedua negara.
Meski demikian, lanjut dia, situasi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 4,94 persen atau peringkat keempat di antara negara anggota G20.
“Salah satu faktor stabilnya perekonomian nasional adalah karena tingginya international trust (kepercayaan internasional) Indonesia, sehingga kredibilitas lebih diakui, kedaulatan lebih dihormati, suara Indonesia lebih didengar,” ujarnya.
Baca juga: Kapolri pimpin korps raport 45 perwira tinggi
Mantan Kabareskrim Polri itu menyampaikan, selain kepercayaan internasional kepada Indonesia, stabilitas perekonomian nasional juga terwujud berkat upaya pemerintah dalam menjalankan program transformasi ekonomi, sebagaimana tertuang dalam RKP 2023.
Polri berusaha membentuk dukungan terhadap transformasi ekonomi dengan melaksanakan empat KPI yang ditetapkan oleh Kemenpan RB disertai dengan digitalisasi layanan publik.
Guna menjamin stabilitas perekonomian nasional, kata Sigit, maka stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama. Seperti yang disampaikan Presiden Bank Sentral Eropa Christina Lagarde, bahwa keamanan nasional adalah pondasi dari stabilitas perekonomian.
“Ketika stabilitas keamanan terjaga, maka roda perekonomian masyarakat dapat terus berputar, investasi terus bertambah, dan program-program pemerintah dalam mendukung transformasi ekonomi terus berjalan,” katanya.
Sigit menyebut kondisi keamanan Indonesia pada proses baik, berdasarkan Law and Order Index 2023 posisi Indonesia berada pada peringkat kelima dari 120 negara yang dinilai.
Hal ini didukung hasil survei Indikator pada 6 November 2023 yang menyebut 95,9 persen masyarakat merasa aman di tempat tinggalnya, 90,6 persen masyarakat merasa aman saat berjalan kendiri di malam hari dan 87,7 persen masyarakat percaya mampu menjaga keamanan di wilayah tinggalnya.
“Penilaian positif tersebut berkat berbagai pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, bank pada fungsi operasional maupun pembinaan,” kata Simit.
Hasil evaluasi hukum selama 2023, jumlah kejahatan sebanyak 288.472 perkara, di mana angka tersebut mengalami peningkatan 11,965 perkara atau 4,3 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 276.507 perkara.
Meski demikian, jumlah penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh Polri di tahun 2023 sebanyak 203.293 perkara, atau meningkat 1,6 persen dibanding tahun 2022 sebanyak 200.147 perkara.
Beberapa kasus menonjol selama 2023 yang ditangani oleh Polri, yakni kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 982 perkara. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 Tanya 145 perkara.
Kemudian kasus narkoba sebanyak 39.389 perkara dengan jumlah penyelesaian sebanyak 31.415 perkara. Kejahatan perjudian sebanyak 2.549 perkara, dan yang berhasil diselesaikan 2.278 perkara.
Polri juga melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengaturan skor atau mafia bola, dengan menetapkan delapan orang tersangka, tiga di antaranya sudah dilakukan penahanan.
Selanjutnya, kejahatan siber sebanyak 3.785 perkara atau alami penurunan sebanyak 22,11 persen dibanding 2022 sebanyak 4.860 perkara.
“Polri melalui Satgas Antisipasi Keuangan Ilegal (Pasti) bersama 15 kementerian/lembaga lainnya melakukan pencegahan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat, dan pengelolaan investasi,” katanya.
Total ada 34 perkara kejahatan investasi yang terjadi sepanjang 2023, jumlah ini meningkat 21,4 persen dibanding 2022 sebanyak 28 perkara,” kata Sigit.
Polri juga menindak kejahatan terhadap kekayaan negara, seperti korupsi, migas, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Total ada 2.090 perkara sepanjang 2023.
Dalam penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara, Polri berhasil melakukan pemulihan aset sebanyak kurang lebih Rp1,34 triliun.
Mantan Kadiv Propam Polri itu mengakui beberapa capaian kinerja Polri 2023 masih jauh dari kesempurnaan, dirinya pun menyampaikan permintaan maaf dan minta dukungan dari masyarakat agar bisa menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat.
Ke depan, kata Sigit, Polri akan terus melaksanakan tugas, dan Polri semakin presisi, tegas terhadap pelaku kejahatan, tegas kepada personel Polri yang melakukan perbuatan menyimpang, humanis kepada masyarakat, merakyat dan selalu hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi dan keluhan langsung.
“Kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh aktivis, LSM, ormas, teman-teman buruh dan mahasiswa, dan segenap elemen bangsa kami mohon dukungan dan pengawasan agar komitmen kami dapat kami pegang teguh sehingga Polri mampu melaksanakan tugasnya menjadi pelayan yang setia kepada masyarakat menuju transformasi Polri yang presisi,” kata Sigit.
Baca juga: Kapolri: Natal momentum pengingat kasih Tuhan untuk Bangsa Indonesia
Baca juga: Kapolri ajak umat Nasrari jaga persatuan di tengah perbedaan politik
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
