"Kesepahaman hari ini adalah yang kami nantikan demi kontinuitas bantuan pangan beras di tahun 2024. Jadi mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat.
Kepala NFA Arief menjelaskan bahwa ketepatan salur bantuan pangan beras menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan merasakan manfaat dari salah satu paket kebijakan sebagai bantalan untuk melindungi stabilitas ekonomi akibat siklus El Nino yang telah memengaruhi produksi dan pasokan pangan.
"Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi tidak mungkin salah sasaran," ucapnya.
Lebih lanjut, Arief mengutarakan langkahnya menginisiasi bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dapat tersalurkan dengan baik dan meminimalisir adanya disposal atau pemusnahan stok.
"Saat saya masuk sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, saya merasa berkewajiban agar tidak ada disposal stok di Bulog, sehingga tidak mubazir. Ini bisa disebabkan stok yang rusak karena lama terendap di gudang. Untuk itu, stok CBP ini perlu disalurkan ke masyarakat luas yang memang membutuhkan," tuturnya.
Ke depan, lanjutnya, bantuan pangan akan diusahakan bersumber dari pangan lokal yang ada di daerah itu. Sehingga, NFA bisa benar-benar mendayagunakan pemanfaatan pangan lokal yang beranekaragam dan tersebar di Indonesia.
Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara menjelaskan dalam pengembangan data P3KE ini bersumber dari banyak database agar validitasnya kuat. Pihaknya juga berkomitmen melakukan pengkinian data beriringan dengan penyaluran bantuan pangan beras nantinya.
Ia menjelaskan bahwa data P3KE merupakan gabungan dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dan data BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data PNM (Permodalan Nasional Madani).
“Itu sudah kita mix untuk saling cross-check dan mudah-mudahan ini paling valid," ujarnya.
Baca juga: Bapanas jajaki kerja sama dengan India untuk perkuat stok pangan
Baca juga: NFA gencarkan pangan murah jaga stabilitas harga jelang Natal
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
