Tiga pemuda ditembak mati dan setidaknya 33 orang cedera pada 1 Agustus ketika militer menembaki para demonstran di Weliweriya, satu desa sekitar 30km utara Colombo, yang memrotes terhadap pabrik air yang tercemar kotoran.
Pemerintah Presiden Mahinda Rajapakse memerintahkan tentara melakukan penyelidikan segera insiden itu, di mana pada saat itu, para pemrotes mengatakan, militer menyerang mereka ketika mereka berlindung di satu gereja.
"Kami terutama cemas oleh laporan-laporan bahwa para pemrotes yang mencari perlindungan dalam sebuah gereja Katolik diserang,".
Tidak akan pernah ada maaf bagi aksi kekerasan terutama di satu tempat ibadah," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki dalam satu pernyataan.
"Kami menyeru dilakukan satu penyelidikan menyeluruh dan transparan atas segala aspek aksi kekerasan di Weliweriya,dan kesimpulan-kesimpulannya diumumkan, ada satu mekanisme yang dapat dipercaya untuk menghukum setiap perbuatan yang salah."
Pemerintah mengatakan tentara bereaksi untuk membela diri menghadapi para pemrotes yang melemparkan batu dan bom-bom bensin, dalam aksi kekerasan yang dikatakannya tela dihasut oleh "kekuatan-kekuatan luar".
"Tidak dapat dibantah pasukan keamanan membunuh tiga pemrotes, tetapi reaksi pemerintah Sri Lanka adalah membantah kemungkinan melakukan pelanggaran," kata Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan kelompok Human Rights Watch yang bermarkas di New York.
Komandan militer Daya Rathnayake membentuk satu komite beranggota lima orang untuk mengusut insiden itu, tetapi Amnesti Internasional mengatakan militer seharusnya tidak diizinkan menyelidiki dirinya sendiri.
Presiden Rajapaksa berada dibawah tekanan dari negara-negara Barat atas apa yang dituduhkan pelanggaran hak asasi manusia pada tahap akhir perang saudara yang berakhir Mei 2009 dengan militer melumpuhkan pemberontak Macan Tamil.
Rajapaksa bulan lalu memerintahkan penyelidikan atas kehilangan massal dalam perang itu, menjelang kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Navi Pillay akhir bulan ini dan satu Pertemuan Para Kepala Pemerintah Persemakmuran, November, demikian Reuters.
(H-RN/H-AK)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
