"Strategi komunikasi publik di era digital perlu menekankan pada pentingnya penyebaran informasi yang terpercaya dan komunikasi publik yang responsif," kata Nezar dalam keterangan resminya yang diterima, Selasa.
Menurut Wamenkominfo pemanfaatan teknologi memungkinkan komunikasi publik dua arah yang dapat menyebarkan informasi secara cepat sekaligus mendengar kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Maka dari itu, strategi komunikasi publik yang sebelumnya pada saat digitalisasi belum masif tidak lagi relevan.
Baca juga: Pengamat: Komunikasi kebijakan publik masa pandemi belum baik
Baca juga: Pelajaran tentang pentingnya komunikasi publik untuk UU Ciptaker
Adapun strategi komunikasi publik yang dimaksud ialah komunikasi yang biasanya berfokus satu arah dan tujuannya hanya membangun reputasi entitas maupun lembaga.
Pihak-pihak yang mengelola komunikasi publik di tengah transformasi digital harus bisa memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk bisa meningkatkan intensitas dari komunikasi dua arah.
Hal itu sejalan dengan temuan laporan lembaga-lembaga global. Untuk di ranah komunikasi publik Pemerintah misalnya Nezar mengemukakan hasil Survei OECD pada 2021 menunjukkan secara global penggunaan saluran komunikasi digital di lingkungan pemerintah cenderung meningkat.
"Penggunaan platform media sosial hingga mencapai 63 persen. Apalagi saat krisis akibat pandemi COVID-19, diseminasi informasi yang cepat dan mampu menjangkau masyarakat luas," katanya.
Ia kemudian mengungkapkan lebih lanjut beberapa program-program dari Pemerintah Indonesia yang membutuhkan penanganan strategi komunikasi publik di era digitalisasi seperti saat ini.
Di antaranya ialah narasi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024 dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih berlanjut pengerjaannya.
Baca juga: Pemerintah masih kekurangan pranata humas
Untuk Pemilu Damai 2024, Pemerintah berfokus menciptakan konten-konten dengan isu pemilu yang relevan dengan masyarakat agar bisa menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terpecah belah akibat hoaks seperti pemilu sebelumnya.
"Dengan memproduksi konten kepemiluan yang damai, mendukung literasi digital, serta ikut andil dalam mengamplifikasi narasi Pemilu Damai 2024 melalui berbagai platform digital dan media-media sosial," katanya.
Sementara itu, terkait dengan sosialisasi urgensi Ibu Kota Nusantara (IKN) masih perlu dimaksimalkan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan publik, dan mendulang partisipasi publik dalam pengembangan IKN.
Wamenkominfo Nezar Patria meyakini komunikasi yang terbuka dapat menjadi dasar pijakan yang kokoh dalam menciptakan komunikasi publik yang efektif di era digital.
Ia juga menyebut kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti akademisi hingga media massa juga perlu dilakukan untuk membuat komunikasi publik semakin ampuh.
"Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi dalam membangun komunikasi, demi menghadirkan informasi yang akuntabel dan kredibel bagi kemajuan bangsa dan negara," tutupnya.
Baca juga: Menkominfo kukuhkan Bakohumas 2023-2028 perkuat kerja humas pemerintah
Baca juga: Pengelola media sosial pemerintah bantu maksimalkan diseminasi Informasi
Baca juga: Pemerintah rencanakan satgas komunikasi publik untuk Papua
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
