Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia setelah memberikan nilai evaluasi dengan hasil memuaskan atas "Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI" untuk 2023.
"Mari bersama-sama kita perkuat kolaborasi dalam menjaga kepatuhan pelayanan publik yang baik demi mewujudkan Indonesia Maju," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu.
Dalam hasil penilaian Ombudsman RI, Kementerian Kominfo dinyatakan mendapatkan nilai sebesar 83,56.
Capaian tersebut terbilang memuaskan karena angka tersebut masuk dalam kategori kualitas tinggi yang mengindikasikan masyarakat terlayani dengan baik.
Baca juga: MenPANRB-MenKominfo bahas percepatan pembangunan portal nasional
Hasil evaluasi itu diberikan oleh Ketua Komisioner Ombudsman RI Mokhammad Najih yang diterima langsung oleh Menkominfo.
Budi mengatakan hasil penilaian itu menunjukkan kinerja satuan kerja dan seluruh komponen Kementerian Kominfo.
Meski mendapatkan hasil baik, Budi meminta para jajarannya agar tidak cepat berpuas diri dan menjadikan hasil penilaian itu sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi Kementerian Kominfo menghadirkan layanan yang lebih baik lagi.
“Untuk terus melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam memberikan layanan publik yang efektif, efisien, profesional dan berintegritas,” katanya.
Baca juga: Kemenkominfo luncurkan VID 2045, rencana jangka panjang bidang digital
Menkominfo mengapresiasi dukungan Ombudsman RI untuk perbaikan kinerja pelayanan publik yang dilakukan Kementerian Kominfo.
Ia juga berharap agar Ombudsman dapat terus melangkah maju dalam menjalankan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap para penyelenggara pelayanan publik.
"Kami yakin hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI telah melalui proses yang komprehensif, profesional dan transparan guna meningkatkan akuntabilitas sekaligus kualitas pelayanan publik di negara kita," kata Menkominfo Budi Arie.
Dalam acara itu, hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal SDPPI Ismail, Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto, dan Staf Khusus Menteri Kominfo Sugiharto.
Baca juga: Kemenkominfo bina 251 kabupaten dan kota wujudkan "smart city"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
