"Pemerintah RI harus menggunakan kewenangan strategis sebagai anggota PBB dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk mendorong penghentian konflik dan kekerasan di Mesir," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Haris Azhar menegaskan, dorongan kepada pemerintah RI mengingat tindakan kekerasan dan sewenang-wenang aparat militer Mesir terhadap warga sipil di perkemahan demonstran, pada 14 Agustus 2013.
Menurut dia, Konflik di Mesir bukan lagi merupakan konflik internal kepentingan penguasa, namun meningkat skalanya menjadi kejahatan kemanusiaan yang terus berpotensi mengancam keamanan warga sipil.
"Kontras meminta Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam menyikapi konflik di Mesir," katanya.
Ia mengingatkan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir dapat dikatakan terjalin sangat baik, sehingga dapat menjadi posisi tawar bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan diplomatis dalam penyampaian pesan kepada Pemerintah Mesir untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam menghadapi warga sipil.
Selain itu, ujar dia, pemerintah Indonesia dan Mesir sendiri telah mengalami peningkatan kerja sama ekonomi lebih dari 50 persen setelah terjadinya revolusi Mesir pada 2011.
"Peristiwa kekerasan ini mestinya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan tegas penghentian kerja sama ekonomi dengan pemerintah Mesir," ujar Haris.
Ia berpendapat bahwa rakyat Mesir membutuhkan dukungan dan proteksi dari dunia internasional karena pemerintah Mesir sendiri telah gagal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sendiri.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
