“Saya sangat setuju bahwa kita perlu mendorong partisipsi publik agar mereka semua ikut memilih. Tapi nanti jangan lupa memesankan untuk mencermati, mengawasi perjalanan menuju hari H pemilihan dan pascanya,” kata dia, dalam webinar bertajuk Awasi Kecurangan Pemilu yang diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pengamat: Suasana Pemilu 2024 berbanding terbalik dengan orde baru
Ia menuturkan masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan ketidaknyamananya atas suatu hal yang dilakukan para peserta Pemilu kepada pemerintah. Salah satu hal yang bisa dilaporkan yakni terkait dengan baliho-baliho yang dirasa mengganggu tata tertib jalan dan membahayakan pelintas jalan.
“Kalau kita lihat di lingkungan kita, alat peraga itu sudah berantakan dan penempatannya di tempat yang sebetulnya sudah dilarang. Di fasilitas publik, tiang listrik dan penanda jalan, itu tidak boleh apalagi di jalan protokol,” ucapnya.
Hal lain yang dapat masyarakat laporkan juga bisa terkait tahapan kampanye. Ia mencontohkan ketika ada petugas penghitungan suara atau penyelenggara Pemilu yang mengganti hasil untuk memenangkan paslon lain, masyarakat diharapkan dapat berani menyuarakan pelanggaran tersebut agar keadilan Pemilu dapat berjalan dengan semestinya.
Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat
Menurut dia, masyarakat juga dapat melakukan protes sebagai bentuk teguran pada penyelenggara Pemilu bila tidak menjalankan tugas sebagaimana semestinya, termasuk pada peserta Pemilu yang sedang mencalonkan diri.
“Apalagi kalau sudah dekat-dekat hari pemungutan suara, yang kedua di hari penghitungan suara dan pascanya. Saya kira itu yang menurut saya jadi masa paling rentan, kategori paling rentan,” ucap anggota KPU periode 2012-2017 itu.
Baca juga: DKI kemarin, konser bermuatan politik hingga stiker Heru di halte Tije
Dengan demikian, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif guna meminimalisir kecurangan dalam Pemilu. Masyarakat dapat bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang aktif mengamati perkembangan Pemilu untuk ikut mengawasi serta menyuarakan pendapatnya apabila tidak berani bersuara sendirian.
Sebab partisipasi aktif dari masyarakat, katanya, juga dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan atau konflik antar kelompok serta menjaga kualitas Pemilu di Indonesia tetap baik dan aman.
“Jadi sekalipun jika perkembangannya Pemilu kelihatan biasa saja, sebetulnya partisipasi juga dibutuhkan bukan hanya hadir tapi juga mengikuti dan mengawasi menyampaikan jika ada indikasi atau kecurangan yang sangat nyata untuk itu bisa diselesaikan,” katanya.
Baca juga: Bawaslu Maluku sebut 30 Kades terindikasi langgar UU Pemilu
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024
