"Kami mendorong hal itu karena salah satu permasalahan UMKM adalah modal," ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut Naslindo Sirait di Medan, Kamis.
Meski demikian, Naslindo meminta agar LJK mengiringi usahanya pemberian kredit ke UMKM dengan menggencarkan literasi keuangan kepada masyarakat.
Hal itu, menurut dia, supaya KUR hanya digunakan untuk usaha produktif. Naslindo pun berharap pembiayaan tersebut diberikan kepada beragam sektor usaha.
"Jangan seluruhnya dari sektor perdagangan, harus ke ada ke sektor lain khususnya yang terkait dengan hilirisasi atau industri pengolahan," tutur Naslindo.
Dia menegaskan, bantuan pembiayaan penting karena di Sumut, sekitar 47 persen UMKM memiliki permasalahan modal.
Pemprov Sumut mencatat, jumlah pelaku usaha di wilayahnya yaitu 1.166.918, di mana 98,87 persennya atau 1.153.758 bergerak di usaha mikro dan kecil. Sebanyak 1,12 persen atau 13.610 merupakan usaha menengah dan besar.
Sektor UMKM Sumut mampu menyerap 80 persen tenaga kerja. Akan tetapi, kontribusinya terhadap perekonomian baru 46,51 persen karena produktivitas UMKM rendah serta banyak usaha mikro dan kecil yang informal.
Situasi itulah yang membuat Pemprov Sumut juga terus mengupayakan UMKM mereka memiliki dasar hukum, setidak-tidaknya mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Setelah itu, barulah kami menggenjot bantuan pembiayaan, pemasaran, produksi dan kemitraan dalam rantai pasok," katanya.
Di Indonesia, pemerintah menyalurkan KUR melalui 46 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari bank BUMN, bank swasta, bank pembangunan daerah (BPD) dan koperasi.
Selain itu, ada pula penyaluran kredit ultramikro melalui tiga perusahaan yakni PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana Artha Ventura.
Baca juga: Menko Perekonomian minta gubernur-wali kota dorong pertumbuhan KUR
Baca juga: Pegadaian Kanwil I Medan: Omzet KUR 2023 mengejutkan
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
