Ini berkat komitmen pemerintah di enam kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya untuk ikut memperhatikan kesehatan masyarakatSorong (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menyebutkan bahwa masyarakat di enam kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya sudah 100 persen ter-cover di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
"Ini berkat komitmen pemerintah di enam kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya untuk ikut memperhatikan kesehatan masyarakat," jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong di Sorong, Jumat.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan sebut vaksinasi DBD di luar tanggungan JKN
Pupung memaparkan bahwa untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang mencakup satu kota dan lima kabupaten telah mendapatkan kategori Universal health Coverage (UHC).
Oleh karenanya, Pupung memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Papua Barat Daya karena semua kabupaten-kotanya sudah UHC.
"Jadi masyarakatnya bersyukur sekali karena sudah ter-cover oleh pemerintah,” ujarnya.
Pupung menyebut secara rinci kepesertaan di Provinsi Papua Barat Daya. Di mana Kota Sorong menjadi kota dengan jumlah peserta JKN-KIS terbanyak yakni 309.649 orang peserta, disusul Kabupaten Sorong 134.105 peserta, Kabupaten Raja Ampat 80.159 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 58.240 peserta, Kabupaten Maybrat 50.441 peserta dan Kabupaten Tambrauw 37.166 peserta.
Kendati demikian , Pupung mengakui bahwa dari 100 persen kepesertaan, ternyata ada yang non-aktif. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri baginya untuk bagaimana mengupayakan peserta yang nonaktif bisa aktif kembali.
Baca juga: RSUD Sulbar hadirkan teknologi pemecah batu ginjal bagi peserta JKN
"Sebab kalau non-aktif, mereka tidak mengakses layanan kesehatan, maka itu kita mengharapkan kerjasamanya peserta yang kartunya non-aktif untuk aktif kembali. Ini penting. Kalau pas sakit rawat jalan mungkin tidak berat tetapi jika rawat inap ini tentu biaya besar, kasihan kan," katanya.
Menurut Pupung, bahwa yang terpenting dan utama adalah bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan aksesbilitas yang sama terhadap layanan kesehatan itu sendiri.
“Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan, kami selalu mengedepankan mutu layanan yakni digitalisasi layanan, tidak ada iur biaya, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pembatasan kuota dan hari rawat. Ini yang kami pegang teguh agar semua peserta JKN-KIS mendapatkan layanan kesehatan yang setara,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS.
"Kita ke depankan pelayanan mudah, cepat, setara. Ini era digitalisasi oleh karenanya akses layanan kita lebih cepat yakni melalui media sosial, kanal-kanal media online, seluruh layanan JKN diakses dengan mudah," katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan ajak petugas Pemilu manfaatkan skrining kesehatan
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
