status kepesertaan masyarakat di dalam program JKN supaya diaktifkan kembali lewat perhatian pemerintah setempatSorong (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Papua Barat Daya komitmen akan memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah di enam kabupaten dan satu kota untuk kembali mengakomodasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah di nonaktif.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Sorong Pupung Purnama di Sorong, Senin, menjelaskan kendatipun masyarakat di enam kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya sudah 100 persen terlindungi di dalam program JKN, namun masih terdapat ribuan data peserta JKN yang sudah nonaktif.
Pupung Purnama kemudian menyebut secara rinci kepesertaan di Provinsi Papua Barat Daya. Di mana Kota Sorong menjadi kota dengan jumlah peserta JKN-KIS terbanyak yakni 309.649 orang peserta, disusul Kabupaten Sorong 134.105 peserta, Kabupaten Raja Ampat 80.159 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 58.240 peserta, Kabupaten Maybrat 50.441 peserta dan Kabupaten Tambrauw 37.166 peserta.
"Dari 100 persen kepesertaan, ternyata ada yang nonaktif. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengupayakan peserta yang nonaktif bisa aktif kembali," ujarnya.
Menurut dia, sebab ketika status kepesertaan JKN nonaktif, mereka tidak mengakses layanan kesehatan secara baik dan maksimal.
Baca juga: PBD anggarkan Rp11 miliar akomodasi masyarakat di dalam program JKN
Baca juga: Pemprov PBD bayarkan iuran BPJS Kesehatan warga senilai Rp10 miliar
Ia memaparkan, berdasarkan data per 31 Desember 2023, jumlah peserta JKN yang telah nonaktif tersebar di enam kabupaten dan kota terdiri dari Kabupaten Maybrat berjumlah 4.791 peserta, Raja Ampat berjumlah 7.250 peserta, Kabupaten Sorong sebanyak 22.425 peserta, Sorong Selatan ada 4.028 peserta, Kabupaten Tambrauw sebanyak 2.132 peserta dan Kota Sorong ada 28.560 peserta.
"Kita mengharapkan kerja samanya supaya peserta yang kartunya nonaktif untuk aktif kembali. Ini penting. Kalau pas sakit rawat jalan mungkin tidak berat tetapi jika rawat nginap ini tentu biaya besar," katanya.
Pupung Purnama meyakini bahwa yang terpenting dan utama adalah bagaimana memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan itu sendiri.
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk kembali mengaktifkan kepesertaan masyarakat di dalam program JKN adalah membangun kembali koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten terkait status kepesertaan masyarakat di dalam program JKN supaya diaktifkan kembali lewat perhatian pemerintah setempat," jelasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Sorong juga memastikan bahwa adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN.
Baca juga: DPR RI pastikan JKN jamin kesehatan warga Papua Barat Daya berkualitas
Baca juga: Pemprov Papua sebut jumlah cakupan peserta JKN lebih dari 98 persen
Baca juga: 98 persen penduduk Provinsi Papua Selatan terdaftar peserta JKN
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
