“Sertifikasi tanah adalah upaya dari Presiden Jokowi untuk melindungi kepemilikan tanah masyarakat, karena tolong dijaga. Ini adalah hasil kerja mati-matian Presiden kita,” kata Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, sertifikasi tanah ini adalah hasil kerja mati-matian Presiden Jokowi agar masyarakat tidak mengalami sengketa tanah.
Selain itu, Wakil Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah. Sehingga tanah tersebut tidak mungkin diakui oleh pihak lain.
Selain adanya kepastian hukum, Raja Antoni juga menjelaskan bahwa tanah yang sudah disertifikasi memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena sertifikat merupakan modal.
“Kalau mau buka usaha, sertifikat ini jadi modal. Boleh diagunkan ke bank,” ujarnya.
Meski demikian, Raja Antoni, meminta supaya masyarakat berhati-hati dalam mengagunkan sertifikat, jangan sampai sertifikat tersebut hilang karena tidak mampu membayar cicilan.
“Tapi harus hati-hati juga untuk dihitung dengan cermat. Dikalkulasi dengan baik. Jangan sampai nanti sertifikatnya hilang karena tidak bisa membayar cicilan bank,” kata Wakil Menteri ATR/BPN.
Sebagai informasi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni, membagikan 616 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Dumai, Riau pada Rabu (24/1).
Proses sertifikasi tanah di masa Pemerintahan Presiden Jokowi meningkat cukup cepat.
Sebelumnya sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu per tahun, sekarang menjadi 7 juta per tahun.
Dengan meningkatnya layanan sertifikasi tanah per tahun, maka diperkirakan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat tersertifikasi dengan cepat.
Baca juga: Pendaftaran tanah di Bogor tambah nilai ekonomi hingga Rp17 triliun
Baca juga: Menteri ATR dorong Pekalongan menjadi Kabupaten dan Kota Lengkap
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
