Pernyataan itu disampaikan dalam laporan utuh pertama badan itu sejak Jepang pertama kali membuang air limbah nuklir itu Agustus tahun lalu.
Laporan tersebut didasarkan pada tinjauan sebuah gugus tugas IAEA yang terdiri dari beberapa pejabat badan itu dan ahli independen dari 11 negara termasuk China yang dilakukan Oktober silam.
China sampai saat ini menerapkan larangan impor terhadap produk laut Jepang.
Gugus tugas tersebut sudah meneliti fasilitas dan peralatan pembuangan air limbah, yang diolah dengan sistem pemrosesan cairan yang menghilangkan sebagian besar radionuklida kecuali tritium.
Baca juga: Jepang: Kematian ribuan ikan tak ada kaitannya dengan limbah Fukushima
Mereka juga sudah mengadakan pembicaraan dengan para petugas pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., dan Otoritas Regulasi Nuklir pemerintah Jepang.
Hingga kini Jepang telah membuang 23.400 ton air nuklir sejak Agustus tahun lalu.
TEPCO berencana membuang gelombang terakhir air olahan itu untuk tahun fiskal 2023 pada akhir Februari.
Standar tersebut menjadi referensi global dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak berbahaya radiasi ionisasi.
Laporan terbaru itu menegaskan kembali kesimpulan dari laporan keselamatan komprehensif badan tersebut yang dikeluarkan Juli tahun lalu sebelum pembuangan limbah dimulai.
Pemerintah Jepang melihat pembuangan air limbah yang dihasilkan dari proses pendinginan bahan bakar reaktor yang meleleh bercampur dengan air hujan dan air tanah itu sebagai langkah penting dalam menonaktifkan pembangkit listrik Fukushima Daiichi yang mengalami krisis nuklir akibat bencana gempa bumi dan tsunami 2011.
Baca juga: China desak Jepang hindari konsekuensi pembuangan air limbah Fukushima
Sumber: Kyodo-OANA
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
