Pj Gubernur Kaltim tekankan pentingnya kolaborasi antara

Kolaborasi ini penting karena mereka saling mendukung dan membesarkan. Ujung-ujungnya PAD kita juga meningkat.

Samarinda (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menekankan pentingnya kolaborasi antara badan usaha milik daerah (BUMD) setempat untuk memperkuat satu sama lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) demi membangun Kaltim.

"Kolaborasi ini penting karena mereka saling mendukung dan membesarkan. Ujung-ujungnya PAD kita juga meningkat," ujar Akmal Malik seusai menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) tiga BUMD, yaitu PD Melati Bhakti Satya (MBS), PT Jamkrida Kaltim, dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP), di Balikpapan, Jumat.

Ia menyampaikan, RUPS tersebut berkaitan dengan rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMD untuk 2024.

Baca juga: OIKN gandeng BUMD Kalimantan Timur dalam kerja sama multisektor di IKN

Akmal Malik juga mengevaluasi belanja internal BUMD, terutama terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai. Ia menyarankan ada pedoman satuan untuk penggajian di BUMD, agar tidak ada disparitas yang tinggi antara satu BUMD dengan lainnya.

"Kami akan atur nanti dengan peraturan gubernur terkait dengan standardisasi gaji di BUMD. Tentu tidak akan sama, karena permodalan dan kontribusi juga berbeda. Tapi setidaknya ada alasan yang kuat tentang kenapa satu BUMD mendapat gaji ini," ujarnya.

Ia mencontohkan, PT Jamkrida Kaltim tidak memiliki anak perusahaan yang besar, sementara PT MMP memiliki beberapa anak perusahaan yang juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran BUMD.

Akmal Malik juga menyinggung kontribusi BUMD terhadap PAD. Ia mengapresiasi peningkatan yang terjadi pada beberapa BUMD, seperti PD MBS dan PT MMP, ada peningkatan sekitar 10-15 persen. Ia berharap, hal ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa depan.

Salah satu caranya adalah dengan kolaborasi antar-BUMD. Contohnya, PD MBS menggunakan asuransi jaminan dari PT Jamkrida Kaltim, bukan dari asuransi lain.

"Begitu juga dengan BPD Kaltimtara, yang juga ada penjaminannya. Ini kan artinya uang kita tetap berputar di daerah," tuturnya.

Baca juga: Bank Kalbar sumbang 92 persen dari total laba BUMD milik pemprov

Ia mengaku memang penting untuk terlibat langsung dalam RUPS BUMD, untuk memastikan bagaimana rencana bisnis dan kolaborasi mereka.

Ia juga menugaskan inspektorat daerah untuk meninjau kinerja BUMD, bukan untuk mencari kesalahan, tapi demi memberikan masukan perbaikan.

"Salah satunya adalah terkait kerja sama antar-BUMD. Ini penting, tolong ditekankan. Mereka harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan," tandasnya.

Pada 2023 lalu, dividen yang diterima Pemprov Kaltim sebesar Rp310,262 miliar dari BUMD yang merupakan bagian dari laba yang dibagikan berdasarkan penyertaan modal, tahun anggaran 2022.

Dividen tersebut setara dengan 92,83 persen dari target Rp334,220 miliar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebagai pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD).

Dividen terbesar berasal dari PT Migas Mandiri Pratama (MMP) sebesar Rp166,440 miliar dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) sebesar Rp114,314 miliar.

Sementara itu, dari PD Melati Bakti Syatia (MBS) menyetor Rp3,040 miliar, PD Bara Kaltim Sejahtera Rp24,548 miliar, Perusda Ketenagalistrikan Rp150 juta, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp1,768 miliar.