...dengan kerja keras dalam transparansi keuangan negara, kepercayaan kita raih kembaliJakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kualitas pengelolaan keuangan negara makin meningkat sejak 2007, ditandai dengan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berkurangnya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan makin sesuai dengan internasional best practice dan arus kas atas laporan keuangan menjadi jelas, terlepas masih belum semuanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," ujarnya dalam pembukaan rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Jakarta, Kamis.
Chatib menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang makin baik memperlihatkan adanya peningkatan proses transparansi dan akuntabilitas, serta dapat membuat Indonesia makin terpercaya di kancah global.
"Kita ingat 15 tahun lalu ekonomi kita terpuruk dan dunia tidak mempercayai kredibilitas Indonesia, namun dengan kerja keras dalam transparansi keuangan negara, kepercayaan kita raih kembali," katanya.
Ia memaparkan jumlah kementerian lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 adalah sebanyak 69 K/L, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 22 K/L dan opini disclaimer sebanyak tiga K/L.
Padahal, pada 2007, jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP adalah hanya sebanyak 16 K/L, opini WDP sebanyak 31 K/L, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat sebanyak 33 K/L dan opini tidak wajar ada satu K/L.
Sementara, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 mencapai 115 pemda, opini WDP sebanyak 286 pemda, opini disclaimer sebanyak 37 pemda, dan opini tidak wajar ada empat pemda.
Dibandingkan pada 2007, hanya empat pemda yang baru mendapatkan opini WTP, 283 pemda mendapatkan opini WDP, 123 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 59 pemda mendapatkan opini tidak wajar.
Chatib mengharapkan jumlah laporan keuangan K/L dan pemda yang mendapatkan opini WTP makin meningkat, dan melalui rakernas Akuntansi ini hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sinergi antar pengelola keuangan pemerintah.
"Rakernas ini dilakukan agar semua pihak paham, upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan, untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target wajar tanpa pengecualian," katanya.
Selain itu, rakernas yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi atas pengelolaan keuangan negara ini, juga dimaksudkan untuk menyamakan komitmen atas kualitas informasi akuntansi melalui implementasi akuntansi berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
