"Kami mendorong upaya penghapusan P2GP secara sistematis dan terkoordinasi melalui pelibatan berbagai stakeholder dan elemen masyarakat yang berfokus pada HAM, kesetaraan gender, pendidikan seksual komprehensif, dan perhatian terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang menderita akibat dari praktik tersebut," kata Anggota Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Dikatakannya, sejak 2016, PBB berupaya menghilangkan praktik P2GP dan akan sepenuhnya dikawal hingga tahun 2030 sesuai dengan semangat SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) goal 5 yaitu Gender dengan menggunakan tema global Ending Female Genital Mutilation By 2030.
Satyawanti Mashudi mengatakan berdasarkan catatan PBB, selama tiga dekade terakhir, prevalensi P2GP telah menurun secara global.
Baca juga: KemenPPPA sebut praktik sunat perempuan harus dihapus karena berbahaya
Baca juga: KemenPPPA edukasi ulama dan pesantren cegah sunat pada perempuan
"Saat ini, sepertiga anak perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami P2GP dibanding 30 tahun yang lalu," katanya.
Penurunan prevalensi P2GP yang lamban antara lain karena adanya krisis kemanusiaan seperti wabah penyakit, perubahan iklim, dan konflik bersenjata.
"Pada tahun 2024, hampir 4,4 juta anak perempuan atau lebih dari 12.000 setiap hari berisiko mengalami praktik ini di seluruh dunia. Hal ini diprediksi meningkat menjadi 4.6 juta di tahun 2030 jika upaya untuk mengakhiri praktik ini tidak intensif," ujarnya.*
Baca juga: KPPPA: Sinergi banyak pihak kunci cegah praktik sunat perempuan
Baca juga: Kemen PPPA: Pemerintah berkomitmen cegah praktik berbahaya P2GP
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
