Boikot dilakukan karena oposisi tidak mengakui hasil pemilihan umum 28 Juli, yang memberi kemenangan kepada partai yang berkuasa pimpinan Perdana Menteri Hun Sen.
Raja Sihamoni membuka sidang parlemen baru tersebut, yang hanya dihadiri oleh semua 68 anggota parlemen terpilih dari Partai Rakyat Kamboja (CPP), yang berkuasa pimpinan Perdana Menteri Hun Sen.
Sementara itu, 55 anggota parlemen terpilih dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), yang dipimpin oleh tokoh oposisi lama Sam Rainsy, tidak hadir.
CNRP memboikot sidang tersebut sebab partai oposisi itu tidak mengakui hasil pemilihan umum 28 Juli. CNRP menyatakan terjadi kecurangan serius dan menuntut dibentuknya komite independen penyelidik suara.
Namun CPP menolak permintaan tersebut dan menyatakan tindakan itu bertentangan dengan undang-undang dasar negeri tersebut dan hasil pemilihan umum sudah disahkan.
Saat memberi sambutan, Raja Sihamoni menyeru semua anggota parlemen yang baru terpilih agar memandang kepentingan negeri itu sebagai prioritas utama dan mesti bersatu demi pretise negara.
"Ini adalah peluang baru bagi badan legislatif anda semua, semua anggota parlemen terpilih, untuk berusaha sekuat mungkin secara fisik dan mental untuk mengabdi kepada rakyat dengan memandang kepentingan nasional sebagai prioritas utama," kata Raja Sihamoni, sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Ia juga mendesak semua anggota parlemen agar bekerjasama secara erat untuk memimpin rakyat Kamboja hidup dalam kebahagiaan, perdamaian dan kestabilan dalam konteks menjamin kebebasan dan menghormati hak asasi manusia.
Raja Kamboja tersebut juga menyatakan negara itu perlu membangun keadilan sosial ke tingkat yang lebih tinggi melalui pembaruan aktif melalui sistem hukum dan keadilan.
Setelah sidang pembukaan, Raja Sihamoni mengangkat Perdana Menteri petahana Hun Sen sebagai Perdana Menteri untuk masa jataban lima tahun lagi, setelah partai Hun Sen, CPP, menang dalam pemilihan umum 28 Juli.
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
