"Kami tidak berafiliasi dan tidak berevolusi ke partai politik. Meski banyak orang menduga seperti itu," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Kalbar Syafrudin Syahdan di Pontianak, Kamis.
Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara, menurut dia merupakan organisasi baru di Indonesia. Ormas tersebut berdiri pada 14 Agustus 2011 di Jakarta. Saat ini sudah ada 18 DPD hampir di seluruh Indonesia, salah satunya di Kalbar yang merupakan DPD ke-17 yang dibentuk pada 12 Januari 2013.
Untuk target dalam dua tahun ini, DPD Gafatar Kalbar ingin jangan sampai ada masyarakat di Kalbar ini belum dengar tentang Gafatar, katanya dan menyebut saat ini sudah ada 100 anggota.
Upaya yang ditempuh agar dikenal masyarakat luas, yakni dengan melakukan kunjungan ke media-media yang ada di Kalbar, katanya saat silaturahmi ke Kantor Antara Biro Kalbar bersama tiga pengurus lainnya Wahyu Hidayat (Ketua Bidang Keorganisasian, keanggotaan dan kepengurusan), Apudin (Kepala Sekretariat) dan Arias Vicdalini (Ketua DPK Pontianak).
Ia mengatakan, sebagai organisasi massa, Gafatar tidak akan berpolitik dan tetap fokus pada pembangunan jiwa bangsa Indonesia yang semula dalam kondisi "tertidur" dan cenderung meninggalkan semangat Pancasila. Ormas tersebut juga bersifat independen dengan dana organisasi yang dipungut dari iuran anggota.
Meski masih baru, menurut dia, Gafatar sudah melakukan sejumlah aksi konkret guna mewujudkan visi dan misi terbentuknya organisasi tersebut. Di antaranya program kerja membentuk Kampung Pancasila di beberapa wilayah, salah satunya ada di Kalbar yakni di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Pontianak.
Kampung Pancasila adalah program untuk membenahi masyarakat desa yang memiliki kecenderungan negatif atau buruk. Salah satunya yang terkait dengan kasus narkoba.
"Untuk desa di Jungkat, MoU (penandatanganan nota kesepahaman, red) untuk membina masyarakatnya baru sepekan lalu dilakukan," kata Ketua Bidang Keorganisasian, Keanggotaan dan Kepengurusan, Wahyu Hidayat.
Bentuk aksi yang mereka lakukan, seperti sosialisasi bidang hukum yang mengajar warga untuk taat hukum. Ormas itu juga melakukan aksi sesuai keinginan masyarakat setempat.
Misalnya saja ada warga yang ingin pembinaan olahraga, budaya, dan lain-lain. Selama mereka melakukan aksi, selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. "Kami ingin anak-anak bisa baik moralnya," katanya.
Wakil Ketua DPD Gafatar menambahkan, pekan lalu mereka juga membuat penahan abrasi pantai di Kabupaten Pontianak. Itu dilakukan, mengingat semakin rusaknya tanaman bakau yang ada di sekitar kawasan pantai. Jika bakau rusak, nelayan akan mengalami kesulitan mencari nafkah hidup sehari-hari.
"Jika susah terus, bisa terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga, red). Makanya kami melakukan aksi itu," tambah Syafrudin Syahdan.
Organisasi ini juga membuka kesempatan pendidikan alternatif selain di sekolah, yakni "homeschooling". Namun saat ini masih dibatasi untuk anak-anak dari anggota organisasi tersebut. "Sudah ada 20 anak yang mengikuti kegiatan ini," kata Syahrudin yang juga pensiunan guru sekolah umum.
Ia mengakui cukup banyak peminatnya namun pendidikan seperti itu tidak bisa diterapkan kepada semua anak, sehingga pihaknya membatasi jumlah peserta. (N005/N002)
Pewarta: Nurul Hayat
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
