Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI bisa merealisasikan pembangunan di RW 08 Sunter Jaya yang menjadi kebutuhan warga.

"Pak Pj Gubernur (Heru Budi Hartono), saya berharap sekali dapat segera menginstruksikan jajarannya karena banyak sekali kompleks-kompleks di Jakarta yang sudah ditinggalkan pengembang," kata Ida kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Ida menuturkan kompleks yang ditinggalkan pengembang itu membuat berbagai program pembangunan tidak dapat terealisasi. 

Bahkan, hingga saat ini, lanjutnya, masih terjadi dinamika kendala pembangunan di sejumlah kompleks yang dibangun pengembang dan belum menyerahkan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Kendala tersebut semakin menjadi karena tidak ada intervensi sejak 2020. Padahal warga RW 12 dan RW 08, Kelurahan Sunter Jaya sangat membutuhkan kepastian. 

"Hingga saat ini baru di RW 12 yang sudah bisa direalisasikan adanya berbagai pembangunan fisik," ujarnya.

Baca juga: Legislator desak DKI awasi warga agar tak ada yang bakar sampah

Ida kini tengah membantu warga RW 08, Kelurahan Sunter Jaya agar juga bisa merasakan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. 

Bantuan itu berupa proses sertifikasi lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini tengah menunggu sertifikat dicetak untuk diserahkan ke Pemprov DKI.

Ida menegaskan, sudah semestinya warga tidak menjadi korban karena mereka turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menunaikan berbagai kewajiban pajaknya.

Sebagai Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, Ida berharap kebutuhan warga di kompleks-kompleks yang sudah ditinggalkan pengembang terkait pembangunan atau perbaikan jalan, normalisasi saluran, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) bisa diakomodir.

"Saya minta Pemprov DKI bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional segera menginventarisir masalah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi warga," tegasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan hotline pengaduan masyarakat terkait pertanahan untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat mengurus administrasi agraria.

Warga bisa menghubungi hotline kontak pengaduan melalui Whatsapp di 081110680000 secara daring.

Baca juga: DPRD DKI minta warga dukung pembangunan pemerintah di 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024