Sejumlah persoalan yang akan dimintakan pertimbangannya adalah terkait kemungkinan menggelar pemilihan presiden di tengah darurat militer yang masih berjalan serta legitimasi kepemimpinan Zelenskyy apabila terus menjabat setelah masa jabatnya berakhir.
Sebagaimana dilaporkan media setempat Zerkalo Nedeli pada Selasa (27/2), berkas permintaan nasihat hukum tersebut akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi oleh partai Zelenskyy, Sluha Narodu.
Harian tersebut mengatakan, pihak Zelenskyy khawatir apabila nasihat Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Langkah tersebut juga kini masih terus diperdebatkan.
Terlebih, berkas pendapat hukum terkait masalah meminta nasihat Mahkamah Konstitusi itu juga menimbulkan keraguan bahwa Zelenskyy akan dapat terus menjabat sebagai presiden setelah 20 Mei.
Perdebatan tengah berlangsung saat ini di Ukraina terkait legitimasi pemerintahan Ukraina, di mana pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak dapat digelar karena perang dengan Rusia masih berkecamuk.
Pada 25 Februari lalu, Ketua Parlemen Ukraina sekaligus ketua Partai Sluha Narodu Ruslan Stefanchuk mengatakan bahwa otoritas presiden berakhir begitu presiden terpilih yang baru dilantik.
Ucapan Stefanchuk menyiratkan bahwa Zelenskyy akan terus menjabat sebagai presiden selama belum ada peralihan kekuasaan.
Di sisi lain, pemimpin oposisi Petro Poroshenko dan Yulia Tymoshenko mengusulkan pembentukan pemerintahan koalisi untuk mencegah krisis legitimasi kepemimpinan. Namun, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina Oleksiy Danilov menyebut usulan tersebut tidak tepat.
Anggota parlemen Ukraina dari pihak oposisi lainnya, Oleksandr Dubinskiy, turut menyebut bahwa tidak ada cara legal untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenan Zelenskyy setelah 20 Mei.
Ukraina dijadwalkan menyelenggarakan pemilu legislatif Oktober tahun lalu dan pemilu presiden Maret mendatang. Meski demikian, dalam sebuah konferensi pers Desember lalu, Zelenskyy menyatakan pemilu tidak akan digelar karena perang.
Rusia melancarkan invasinya, atau yang mereka sebut sebagai "operasi militer khusus", ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebagai respons darurat, Presiden Zelenskyy menyatakan darurat militer nasional di hari yang sama.
Baca juga: Rusia masih serang Ukraina, Zelenskyy tolak wacana gelar pemilu
Baca juga: Ukraina perpanjang darurat militer, batalkan pemilu legislatif Oktober
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
