Saran pertama adalah mengurus kepindahannya demi mencegah Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah.
"(Pilihan lainnya) Tetap tinggal di tempat tersebut (DKI Jakarta)," kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Yadi Rusmayadi dalam diskusi secara daring di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, warga DKI yang terkena dampak penataan data kependudukan sesuai domisili atau program tertib administrasi kependudukan ini antara lain mereka yang sudah tidak berdomisili secara "de facto" selama lebih dari satu tahun di Jakarta.
Mereka terkena dampak penataan data kependudukan dari instansi atau lembaga terkait dan wajib KTP elektronik yang tidak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP. "Penduduk itu harus berdomisili sesuai dengan administrasi kependudukannya," kata Yadi.
Baca juga: Penonaktifan NIK warga di luar DKI mempermudah penyaluran bansos
Namun, bagi warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI yang sebenarnya berdomisili di Ibu Kota namun status NIK-nya nonaktif setelah memeriksa laman Cek status NIK Warga DKI, disarankan segera melapor ke posko pengaduan di kelurahan.
"Isi formulir, bawa surat keterangan dari RT dan RW, nanti dokumen yang bersangkutan, KTP dan KK diajukan ke kelurahan, di kelurahan akan dilihat di lapangan," kata dia.
Menurut Yadi, saat ini penataan tertib administrasi kependudukan masih dalam tahap pengusulan sehingga bisa saja ada kekurangan seperti masih memasukkan data warga yang sebenarnya berdomisili di Jakarta.
"Yang masih (domisili) tetapi kena, ya tentu setiap pendataan ada kekurangannya, mungkin satu dua seperti itu," katanya.
Kategorinya bahwa program penataan ini dalam proses pengusulan. "Jadi jangan takut warga Jakarta, NIK itu masih aktif," tutur Yadi.
Baca juga: Legislator dukung DKI nonaktifan NIK setelah pemilu demi minim risiko
Namun, apabila seorang penduduk dengan NIK yang nonaktif dan tidak mengurusnya hingga data diusulkan pada Kementerian Dalam Negeri maka data miliknya tak akan terbaca saat mengakses pelayanan publik.
"Tetapi, apabila diurus mendahului (sebelum diusulkan ke kementerian), tentunya menjadi harapan kami bahwa masyarakat DKI Jakarta sudah sesuai dengan dokumen kependudukannya dan domisilinya sehingga memudahkan untuk pelayanan publik lainnya," jelas dia.
Dinas dukcapil DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dengan KTP DKI Jakarta baik yang berada di luar DKI Jakarta maupun yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta terkait penataan tertib administrasi kependudukan sejak September 2023.
Program ini bertujuan salah satunya guna pemutakhiran data agar tercipta data yang akurat dan akuntabel.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
