Itulah makna besar audit kasus stunting, bukan audit uang atau kinerja saja, tetapi lebih banyak kepada kasusnyaJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta audit kasus stunting lebih ditekankan pada kasus, tidak sekadar audit anggaran atau kinerja.
"Itulah makna besar audit kasus stunting, bukan audit uang atau kinerja saja, tetapi lebih banyak kepada kasusnya. Saya senang audit kasus stunting benar-benar diluncurkan dengan sangat baik sehingga bisa dipahami oleh semuanya," ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hasto mengemukakan hal tersebut pada acara gelar gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) tahun 2024 serentak di seluruh kabupaten/kota Provinsi Riau, yang berpusat di Kabupaten Kampar pada Senin (4/3).
Hasto juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Kampar dalam menurunkan angka prevalensi stunting, dimana pada tahun 2019 sebesar 32,99 persen menjadi 23,7 persen pada tahun 2020. Meski sempat naik kembali pada tahun 2021 sebesar 25,7 persen, tetapi berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar berhasil turun sebesar 14,5 persen.
Baca juga: Kepala BKKBN: Audit kasus stunting jawab akar permasalahan kesehatan
"Audit ini maknanya mencari apa permasalahan mendasar atau underlying problem kasus stunting, sehingga satu per satu kasus stunting akan teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran sesuai permasalahannya," katanya.
Ia menyebutkan dari hasil audit kasus stunting tersebut maka bisa membedakan penyebab stunting yang terjadi antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.
Hasto juga menyoroti kasus tuberkulosis yang masih tinggi di Provinsi Riau, yang juga turut berkontribusi meningkatkan kasus stunting.
"Tadi saya diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tuberkulosis di sini juga masih cukup banyak, itu bisa menjadi underlying problemnya. Untuk itu, dengan audit ini yang menghadirkan beberapa pakar, akhirnya dapat menentukan penyebab-penyebab stunting di provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.
Baca juga: BKKBN: Audit bantu daerah percepat turunkan kasus stunting
Adapun di Kabupaten Kampar terdapat 44 Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berasal dari berbagai pihak, baik perusahaan, lembaga, bahkan pribadi, sehingga seluruh anak yang masih stunting sudah mempunyai BAAS.
"Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, yang ngeroyok stunting seperti di Kampar ini saya belum lihat, ngeroyok stuntingnya ini serius sekali dan semua memberikan dukungan. Saya sangat optimis karena gotong royongnya betul banyak," ucapnya.
Menurutnya, kerja keras dan upaya yang dilakukan TPPS di Kabupaten Kampar sudah luar biasa dalam menggerakkan para mitra.
"Tentu berkat dukungan yang digerakkan pak bupati dan pak sekda, saya melihat pak sekda sejak beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," kata dia.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Riau yang diwakili Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Elli Wardani, mengatakan hasil audit kasus stunting di Provinsi Riau pada 2023 di 12 kabupaten/kota masih menemukan kasus yang perlu diintervensi.
"Secara umum hasil audit kasus stunting tahun 2023 masih ditemukan, Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan inisiasi menyusui dini," kata Elli.
Baca juga: BKKBN: Audit kasus stunting berhasil jika semua pihak mau bekerja sama
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
