Ombudsman RI: IKN investasi jangka panjang hadapi kondisi global

Pembangunan infrastruktur di IKN dilakukan dengan proyeksi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia

Jakarta (ANTARA) -

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan investasi jangka panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi global ke depan.

Dengan begitu dalam kegiatan Konsinyering Keasistenan Utama V : Permintaan Keterangan Terkait Rencana Kajian Sistemik IKN kepada Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (6/3), ia meminta pembangunan infrastruktur IKN harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, termasuk pembangunan infrastruktur untuk jangka panjang.

"Pembangunan infrastruktur di IKN dilakukan dengan proyeksi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia," kata Hery dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hery menilai pembangunan IKN menciptakan pertumbuhan perekonomian di Pulau Kalimantan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pembangunan tersebut akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi.

Untuk itu, dirinya berharap IKN bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang merata dan pelayanan publik prima di Indonesia. Di sisi lain, pembangunan IKN, menurutnya, juga harus memperkuat sosial budaya bangsa.

Hery menyebutkan IKN mendorong peradaban bangsa yang modern dengan kota hijau yang berkelanjutan. Oleh karenanya, kerja sama dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik dengan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur IKN memiliki peran penting guna terwujudnya IKN Indonesia Emas.

"Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan IKN," tuturnya.

Sejauh ini, ia menegaskan bahwa Ombudsman RI tidak hanya melakukan kajian yang melibatkan wilayah IKN saja, tetapi juga provinsi lain yang menjadi wilayah penyangga dan juga internasional.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Budi menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan proses pembangunan lokasi infrastruktur di IKN. Pasalnya, masih terdapat gejolak antara pemerintah dengan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor dari proses pemberian santunan dampak sosial pembangunan infrastruktur di IKN terkait pembangunan bandara dan jalan tol.

"Hal tersebut harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sehingga gejolak yang timbul di masyarakat bisa diatasi," ucap Budi dalam kesempatan yang sama.

Kendati demikian, Inspektur Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Silvia menilai pembangunan IKN di Pulau Kalimantan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat lantaran IKN akan berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi.