“Sebelum otsus, perempuan di Papua dianggap sebagai kaum lemah dan terpinggirkan dalam berbagai hal,” kata Daniel Womsiwor di Sentani, Senin.
Di era otsus saat ini, menurut Womsiwor, perempuan Papua diistilahkan berada di zaman komnis (bahasa daerah Biak) atau kesetaraan gender.
Baca juga: Tokoh Perempuan: generasi muda Papua berani suarakan tentang perempuan
“Perempuan sejatinya secara kodrat tercipta oleh Tuhan sebagai penolong laki-laki bukan pembantu, dan konsep kesetaraan gender mulai menggema saat berjalannya otsus yang kemudian muncullah perempuan-perempuan tangguh yang kemudian ikut berperan dalam menjalankan otsus di tanah Papua,” ujarnya.
Dia menjelaskan kesetaraan gender pun semakin nampak di era otsus, di mana kaum perempuan semakin dipandang sama atau setara dengan kaum laki-laki tanpa diskriminasi berdasarkan identitas gender.
Baca juga: Papua jadi percontohan pembentukan desa ramah perempuan-peduli anak
“Saat ini sudah terjadi kesetaraan gender yang memandang pria dan perempuan sudah sama di mata hukum dan sistem pemerintah dalam mengatur atau mengelola negara,” ujarnya.
Perempuan-perempuan Papua yang telah menduduki jabatan strategis di lembaga negara di era otsus yakni Yohana Yembise dosen Uncen yang kemudian dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2014-2019.
Baca juga: Aktivis: Peningkatan peran perempuan perkuat pembangunan wilayah Papua
Ada juga Fientje Suebu yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Ribka Haluk menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, Nerlince Wamuar dipercaya sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023-2028, dan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi.
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
