"Pemda agar membuat peraturan daerah untuk khusus penanggulangan bencana kaharhutla. Sekali lagi ini landasan hukum yang sangat penting, program, anggaran," kata Tito dalam siaran persnya kala menghadiri rapat di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut Tito, regulasi sangat penting agar setiap kepala daerah memiliki dasar hukum dan konsep dalam penanggulangan kaharhutla di setiap daerah.
Regulasi itu, lanjut Tito, juga dapat mengatur penanganan kaharhutla lintas sektor seperti menggandeng TNI dan Polri.
"Termasuk tadi dari rekan Kapolda menyatakan perlu adanya status tanggap darurat, baru nanti bisa melakukan operasi, dan lain-lain," kata dia.
Regulasi tersebut, lanjut Tito, perlu dipersiapkan dengan serius sehingga penyelenggaraannya harus berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Menurut catatan dari KLHK, kata Mendagri, tercatat baru 13 provinsi yang sudah memiliki regulasi dari 20 provinsi yang menjadi atensi Kaharhutla.
Regulasi itu baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Keputusan Gubernur, maupun Instruksi Gubernur.
Tito menambahkan regulasi tersebut juga perlu dibuat oleh kepala daerah yang wilayahnya tidak masuk dalam kategori rawan kaharhutla.
“Ada 18 provinsi menurut catatan KLHK memang tidak menjadi atensi Karthutla, tapi perlu diwaspadai, karena kadang-kadang kejadian juga seperti di Jawa Timur. Jawa Timur itu bukan menjadi atensi utama, tapi kalau kebakaran seperti kemarin menjadi atensi," kata Tito.
Dengan upaya pembuatan regulasi penanganan kaharhutla yang jelas, dia berharap setiap kepala daerah bisa lebih cepat dalam mengantisipasi bencana kebakaran tersebut.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
