Ignasius kepada Antara di Jakarta, Jumat, mengatakan masalah utama digital poverty adalah kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam level pemanfaatan dunia digital.
"Sebab level pemanfaatan kita ini masih sebagai passive user (pengguna pasif), nah ini yang harus kita tingkatkan. Jadi misalnya kita harus lebih paham teknologi, ya tidak harus sangat eksternal, tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kita bisa mengantisipasi, kita bisa menggunakan, mengidentifikasi apabila ada masalah-masalah," ujar dia.
Pemahaman pemanfaatan teknologi hingga dapat menggunakannya secara aman adalah salah satu bentuk upaya mengintervensi digital poverty tersebut. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas di semua level menjadi kunci dalam mengantisipasi dan memitigasi hal tersebut.
"Juga jangan lupa bahwa sebagian masyarakat itu masih sering cepat percaya dengan hoaks. Nah untuk sebab itu kenapa harus meningkatkan literasi digital untuk memampukan masyarakat menilai benar atau salah, dan sebagainya," kata Ignasius.
Selain itu, dia menyoroti bahwa Indonesia, dan juga beberapa negara lain, masih menghadapi berbagai tantangan pemanfaatan teknologi digital diantaranya serangan siber hingga jual beli data pengguna.
Inisiatif “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia” bersama sepuluh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap isu tersebut.
"Kita memang memulai dari legal, kebetulan kali ini kita berpulang dari para expert (ahli) di berbagai sektor sebenarnya, dari pemerintah swasta, kemudian kita mulai meningkatkan awareness, kemudian mungkin meningkatkan kapasitas-kapabilitas tadi semakin lama semakin banyak di semua level gitu ya, dengan harapan ini kita semakin mampu juga mendeteksi, misalnya kemudian bagaimana mengantisipasi, memitigasi dan sebagainya," ujar dia.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
