butuh akselerasi terkait pendataan ini, supaya pembangunan rumah dan relokasi dapat segera dilakukanJakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta proses pendataan secara akurat terhadap jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) agar dipercepat.
Permintaan itu menjadi salah satu poin utama dari hasil rapat koordinasi terkait penanggulangan dampak bencana antara pimpinan BNPB bersama jajaran pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Kota Padang, Sabtu.
"Penting untuk disampaikan bahwa butuh akselerasi terkait pendataan ini, supaya pembangunan rumah dan relokasi dapat segera dilakukan dan masyarakat terlalu lama menunggu," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Baca juga: Mensos fokus penuhi kebutuhan dasar korban longsor di Pesisir Selatan
Baca juga: Masa pencarian korban hilang banjir Pesisir Selatan diperpanjang
Berdasarkan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar tercatat setidaknya hingga saat ini ada 3.437 unit rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor dalam beberapa bulan terakhir.
Dari jumlah tersebut diklasifikasikan ada sebanyak 1.051 rumah warga rusak berat, 725 rumah rusak sedang, dan 1.661 rumah rusak ringan yang tersebar ke beberapa daerah terdampak bencana di antaranya Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.
Namun, menurut dia, data jumlah kerusakan itu perlu diperinci kembali hingga sesuai ketentuan yang berlaku dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hal demikian dilakukan supaya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan tim BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait tingkat pusat/provinsi itu bisa presisi dan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Baca juga: Pesisir Selatan Sumbar masih terisolir akibat banjir-tanah longsor
Baca juga: Tim SAR temukan satu lagi korban banjir di Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk diketahui, dalam R3P itu salah satunya menyangkut perihal pendanaan yang juga perlu menyesuaikan harga bahan baku dan jasa di daerah.
Pasalnya, BNPB memfokuskan rumah warga yang rusak akibat bencana akan dibuat menjadi lebih tahan dari bencana sehingga aman ditempati.
Produk rumah tahan bencana yang disiapkan itu misalnya seperti Rika (Rumah Instan Kayu), Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel), Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat).
Ia menilai, sebagai bentuk perhatian dan intervensi teknis dari pemerintah untuk menormalisasikan aktivitas sosial-ekonomi setelah diterpa bencana,
semua dampak kerusakan butuh dipertimbangkan.
Terlebih selain rumah warga, bencana banjir dan longsor itu juga merusak fasilitas umum seperti, 41 jembatan, 13 saluran irigasi, 64 ruas jalan, 54 rumah ibadah, 1,09 juta hektare lahan pertanian, dan membawa dampak terhadap 2.221 ekor hewan ternak.
Baca juga: Mensos beri bantuan untuk ahli waris korban longsor di Padang Pariaman
Baca juga: KKP salurkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumbar
Baca juga: 10 korban banjir-tanah longsor Pesisir Selatan Sumbar meninggal dunia
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
