Umar mengakui itu saat didalami keterangannya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa.
“Setahu saudara yang dikirim metode Pos kan 150 ribu sekian, apakah ada surat suara yang dikirim kembali sama Pos ke PPLN karena alamat tersebut tidak ada, tidak bisa ditemukan alamatnya?” tanya jaksa.
“Iya,” jawab Umar.
Menurut Umar, jumlah surat suara yang tidak terkirim itu bisa juga disebabkan karena pemilih yang bersangkutan tidak ada. “Bisa jadi tidak jelas alamatnya, bisa jadi orangnya yang bersangkutan tidak ada,” katanya.
Lebih lanjut Jaksa mengatakan, surat suara yang tidak terkirim itu merupakan akibat dari DPT yang tidak disusun berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian data (coklit).
“Itulah hasil coklitnya teman-teman PPLN seperti itu, ya, akhirnya return to sender (dikembalikan ke pengirim) 80 ribu, sekitar 81 ribu, ya?” imbuh jaksa.
“Iya,” jawab Umar.
Di samping itu, jaksa juga menanyakan jumlah partisipasi Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Umar mengatakan jumlah pemilih yang menyalurkan suaranya pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah sekitar 78 ribu, padahal total DPT yang ditetapkan adalah 447.258 pemilih.
“Diambil dari hasil rekap, TPS sekitar 24 ribuan, kemudian Pos yang return yang kembali yang hasil coblos sekitar 23.600 sekian, kemudian yang KSK (Kotak Suara Keliling) 30 ribuan,” kata dia.
Pada perkara ini, tujuh anggota non-aktif PPLN Kuala Lumpur didakwa memalsukan data dan daftar pemilih luar negeri Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Ketujuh orang terdakwa tersebut adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk; Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu; Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra; dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon.
Berikutnya, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono; Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil; dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Logistik Masduki Khamdan Muhammad.
Jaksa mengatakan para terdakwa memasukkan data yang tidak benar dan tidak valid karena tidak sesuai hasil coklit ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), menjadi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), dan kemudian ditetapkan menjadi DPT.
Para terdakwa juga disebut memindahkan daftar pemilih metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos dalam kondisi data dan alamat pemilih yang tidak jelas atau tidak lengkap.
Dalam surat dakwaan disebutkan salah satu akibar dari perbuatan terdakwa tersebut adalah surat suara dikembalikan ke pengirim (return to sender) sebanyak 81.253 dari 155.629 surat suara yang dikirimkan.
Untuk diketahui, total DPT Tingkat PPLN Kuala Lumpur yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno terbuka 21 Juni 2023 adalah 447.258 pemilih. Dengan rincian KSK sebanyak 67.945 Pos sebanyak 156.367, dan TPS sebanyak 222.945.
Sementara itu, dalam dakwaan kedua, para terdakwa didakwa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih setelah DPT ditetapkan.
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 544 atau Pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga: KPU RI sempat tegur PPLN Kuala Lumpur soal ubah 1.402 DPT Pos
Baca juga: Ketua PPLN Kuala Lumpur akui "replacement" 1402 DPT Pos tanpa pleno
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
