"Sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kita bersama para mitra bertanggung jawab untuk memastikan seluruh peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan prosedur yang telah ditentukan termasuk yang mengalami kecelakaan lalu lintas," katanya di Sorong, Selasa.
Pada prinsipnya, kata dia, berdasarkan aturan yang ada, BPJS Kesehatan berperan sebagai penjamin kedua dalam pembiayaan kecelakaan lalu lintas ganda yang bukan merupakan kecelakaan kerja.
Penjamin dan pembayar pertama adalah PT Jasa Raharja (Persero), jika telah melewati plafon pembiayaan barulah BPJS Kesehatan akan menjadi penjamin. Setiap terjadi kasus kecelakaan fasilitas kesehatan (faskes) akan memilah apakah kasus tersebut menjadi tanggungan Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan. Penentuan kategori kecelakaan akan ditetapkan melalui laporan polisi (LP).
Baca juga: BPJS Kesehatan optimalkan inovasi ATLAS-SIG dalam perluasan faskes
“Berdasarkan LP, jika kasus tersebut merupakan kasus biasa atau dikategorikan sebagai kasus tunggal, maka BPJS Kesehatan yang akan menjamin. Jika ganda, Jasa Raharja yang akan menjadi penjamin pertama sampai dengan plafon biaya Rp20 juta, jika lebih dari itu baru akan dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Meskipun demikian, peserta JKN tidak perlu khawatir terkait kewenangan penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas karena semua mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang ada.
Menurut dia, hal yang paling penting adalah setiap peserta harus memastikan status kepesertaannya selalu aktif, sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan, maka pendamping atau keluarga korban bisa langsung mengurus LP dan peserta akan tetap dijamin.
“Prinsipnya kepesertaan JKN harus dipastikan aktif dulu agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, peserta tetap bisa dijamin dan berhak mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.
Pada kasus yang lain, jika berdasarkan LP dugaan kasus merupakan kecelakaan lalu lintas dan masuk kategori kecelakaan kerja maka yang menjadi penjamin pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan atau ASABRI atau Taspen dan Jasa Raharja.
Baca juga: Pasien BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat bisa dilayani dimana saja
Terkait kasus kecelakaan lalu lintas, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama fasilitas kesehatan maupun lembaga penjaminan yang lain demi memastikan kualitas pelayanan yang baik bagi para peserta JKN.
“Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penjaminan kecelakaan lalu lintas di fasilitas kesehatan terus kami lakukan. Hal ini sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan medis yang cepat serta berkualitas bagi peserta JKN yang mengalami KLL,” ujarnya.
Anton (45) yang merupakan salah satu peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) menceritakan, beberapa bulan lalu anaknya yang masih berusia 14 tahun sempat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Pada saat terjadi kecelakaan anaknya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan ditangani dengan cepat oleh pihak rumah sakit.
“Setelah mengurus laporan polisi, ternyata kecelakaan yang dialami anak saya termasuk dalam kategori ganda, sehingga pihak rumah sakit menyampaikan yang akan menjamin adalah pihak Jasa Raharja,” kata Anton.
Awalnya dia mengaku sempat bingung karena khawatir biaya yang akan dijamin tidak akan sampai sembuh, namun setelah mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit bahwa penjamin pertama adalah Jasa Raharja dan jika melebihi plafon akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, dia pun langsung merasa tenang dan lega.
Baca juga: Dokter sebut pengobatan glaukoma dapat ditanggung BPJS Kesehatan
“Alhamdulillah semuanya telah ditangani dengan baik, mulai dari saat masuk, dioperasi dan sampai keluar rumah sakit tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sekarang anak saya sudah bisa berjalan dengan normal,” ujar Anton.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
