Sebelumnya terimakasih kepada Wapres RI, Bapak Ma'ruf Amin yang sudah bersedia menghadiri pelantikan ini. Dengan terbentuknya KDEKS Kalbar, kami berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di KalbarPontianak (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson yang juga menjabat ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalbar mengatakan pihaknya akan memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalbar.
"Sebelumnya terimakasih kepada Wapres RI, Bapak Ma'ruf Amin yang sudah bersedia menghadiri pelantikan ini. Dengan terbentuknya KDEKS Kalbar, kami berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kalbar," kata Harisson usai dilantik sebagai ketua KADEKS Kalbar, Rabu.
Pada kesempatan itu, Harisson mengungkapkan, hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan 2022 mencatat Indeks Literasi Keuangan Kalimantan Barat sebesar 51,95 persen, melebihi rata-rata nasional yang mencapai 49,68 persen. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan di Kalbar mencapai 84,16 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 85,10 persen.
Dengan terbentuknya KDEKS Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur pada 30 Oktober 2023, Harisson menyatakan harapannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KDEKS dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Program ini juga bertujuan untuk mendukung Program Nasional Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah serta mencapai target Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Fokus utamanya adalah perluasan layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat dari berbagai lapisan sosial," katanya.
Harisson juga mengucapkan apresiasi atas dedikasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam membangun ekosistem ekonomi keuangan syariah dan mendorong pembentukan KDEKS di seluruh Indonesia.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mengawal sinergi perencanaan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan fokus pengarusutamaan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia.
"Dengan demikian, upaya keras bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait diharapkan dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Barat serta mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Semoga langkah ini akan membawa berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: BI lakukan akselerasi ekonomi syariah melalui Gebyar Kalbar 2023
Baca juga: BI Kalbar gelar pameran produk UMKM dan ekonomi syariah
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
