Harus dimunculkan pabrik kelapa sawit sebagai pabrik makanan. Perlu ada aturan untuk menekan supaya PKS jadi food factoryJakarta (ANTARA) - Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) penghasil minyak sawit mentah (CPO) berubah berubah menjadi pabrik makanan (food factory) dengan standar yang ketat.
Wakil Ketua P3PI Edward Silalahi di Jakarta, Sabtu mengatakan saat ini masih banyak PKS yang kotor seperti membiarkan ada tikus, kecoa, karyawan merokok di lori dan lain-lain bahkan di refinery yang jelas merupakan pabrik minyak goreng penerapan standarnya tidak seketat pabrik roti.
"Harus dimunculkan pabrik kelapa sawit sebagai pabrik makanan. Perlu ada aturan untuk menekan supaya PKS jadi food factory," katanya pada diskusi Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia.
Dia mengungkapkan pada satu PKS ada 130 mesin yang berputar untuk mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi CPO yang mana mesin tersebut memerlukan grease dan oli dimana saat prosesnya keduanya bisa tercampur dalam proses menjadi CPO.
Untuk menjadi food factory, lanjutnya, maka grease dan oli yang dihasilkan harus food grade dengan harga yang lebih tinggi.
"Karena perlu biaya yang lebih tinggi meskipun tidak terlalu tinggi juga, maka supaya pelaku usaha mau lakukan harus dibuat aturan oleh pemerintah. Kalau tidak maka untuk menekan biaya banyak PKS yang tidak mau melakukannya," katanya.
Menurut dia, PKS milik perusahaan-perusahaan besar sudah ada sistem yang bisa membuat proses food grade sedang perusahaan kecil masih berkuat menekan biaya.
"Kita menargetkan tahun 2045 menjadi negara maju. Industri sawit sebagai penghasil devisa nomor satu juga harus naik kelas. PKSnya harus jadi food factory semua. Proses TBS di kebun sampai ke pabrik juga harus higiensis," katanya.
Dengan adanya regulasi, tambahnya, maka pelaku bisnis ditekan untuk menyadari pentingnya PKS sebagai food factory dan dilakukan.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mendukung agar pabrik sawit menjadi food factory dengan dibuatnya aturan, tetapi tidak sampai memberatkan pelaku usah.
"Dengan adanya regulasi yang tidak terlalu berat menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sudah melakukan sesuatu," katanya.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aziz Hidayat sependapat harus ada standar untuk PKS baik dari sisi kesehatan, kebersihan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
Mulai Oktober 2024, tambahnya, maka produk CPO harus bersertifikat halal, kalau diberlakukan maka bisa ditelusuri bila tercampur dengan unsur lain.
Sementara itu Koordinator Industri Kelapa Sawit, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian Lila Harsya Bachtiar menyatakan untuk menjadikan PKS sebagai foofd factory, Kemenperin sudah menyiapkan regulasinya.
Dikatakannya, terdapat 1.220 PKS di 27 provinsi yang harus menjadi food factory, Kementerian Perindustrian lewat regulasi industri hijau perlu mengatur hal ini.
"Selama ini dengan 20 persen disebut CPO banyak CPO food grade dicampur POME (residu minyak sawit) untuk meningkatkan volume. Dengan regulasi yang segera diluncurkan ini maka pencampuran diharapkan tidak terjadi.Pembeli tentu tidak mau kalau CPOnya dicampur residu," katanya.
Baca juga: Asosiasi optimis pemerintah baru memperkuat hilirisasi industri sawit
Baca juga: Transformasi digital perkuat industri sawit berkelanjutan
Baca juga: Kemenperin: Sawit sumbang 70 persen kinerja ekspor industri makanan
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
