"Perampasan aset itu menjadi sarana efektif untuk pencucian uang. Jadi, kalau pencucian uang itu sebagai follow up crime dengan metode follow the money, maka kalau ada Undang-Undang Perampasan Aset itu akan sangat mendukung penegak hukum untuk bisa menelusuri uang-uang hasil kejahatan, bisa merampas dulu untuk melakukan penegakan atau kepentingan penegakan hukum," kata Sigid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Menurut ia, penguatan regulasi memang diperlukan karena saat ini tidak ada regulasi yang memadai sehingga menyulitkan penegakan hukum TPPU.
"Jadi, dari sisi regulasinya perlu diperkuat, dari sisi SDM (sumber daya manusia) penegakan hukumnya juga itu perlu diperkuat terkait dengan perspektif organised criminal group, terkait dengan TPPU yang menggunakan sarana-sarana teknologi informasi atau cryptocurrency, dan lain-lain," jelasnya.
Baca juga: Presiden minta waspadai pola baru pencucian uang lewat aset kripto
Oleh sebab itu, Sigit mendorong DPR RI untuk segera membahas RUU Pembahasan Aset dalam masa sidang berikutnya, yakni mulai 14 Mei 2024 berdasarkan laman resmi DPR RI.
"Jadi, ini menurut saya penting untuk dibahas dan itu akan menjadi landasan hukum yang kuat buat penegak hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada acara "22 Tahun Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4), menyinggung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah diajukan ke DPR untuk dapat segera disahkan.
Menurut Jokowi, pelaku TPPU harus bertanggung jawab dan mengembalikan uang negara atas tindak pidana yang dilakukan dengan diperkuat melalui UU Perampasan Aset.
"Kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan," kata Presiden.
Baca juga: Pengamat: "Concern" Jokowi soal pola baru TPPU jadi perhatian bersama
Baca juga: Wakil Ketua MPR sarankan Presiden buat Perppu terkait perampasan aset
Baca juga: ICW: RUU Perampasan Aset dan RUU PTUK optimalkan pemberantasan korupsi
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
