Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Indra Murty Surbakti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyampaikan beberapa isu dibahas dalam diskusi tersebut, salah satunya terkait dengan alasan pelaksanaan program penurunan stunting mengalami keterlambatan, yakni karena pandemi COVID-19 dan sasaran intervensi belum tepat.
"Program penurunan stunting ke depan akan difokuskan pada sasaran ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun. Hal ini karena stunting sulit disembuhkan, apalagi di atas usia dua tahun, tetapi stunting bisa dicegah sehingga program BKKBN fokus pada pencegahan bayi lahir stunting, salah satunya melalui program KB," ujarnya.
Ia mengingatkan arahan Wakil Presiden (Wapres) pada rapat kerja nasional (rakernas) mengenai program percepatan penurunan stunting pada Kamis (25/4), yang di dalamnya tidak lepas dari isu kependudukan saat ini.
Untuk melaksanakan program tersebut, kata dia, saat ini sudah ada materi kependudukan, yakni Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (Pesat), yang dibuat agar materi tentang kependudukan tidak sekadar disampaikan melalui buku dan memajang di kampung/desa, tetapi juga diskusi yang menggerakkan masyarakat di Kampung KB percontohan tersebut.
"Pendidikan kependudukan merupakan upaya BKKBN untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai masalah dan isu kependudukan. Tujuannya agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup mereka," katanya.
Baca juga: Guru Besar IPB: Kampung KB jadi kekuatan Indonesia di mata dunia
Melalui diskusi kependudukan, ia mengharapkan, masyarakat memahami pentingnya penurunan stunting demi meningkatkan kualitas hidup pada masa mendatang.
"Harapan kita acara DakDikDuk ini bisa menghasilkan manfaat yang signifikan sehingga ke depannya Kampung Keluarga Berkualitas menjadi bebas stunting," tuturnya.
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan Maria Gracia Manurung berharap, Kelurahan Gandaria Utara serius menggarap Kampung KB agar masyarakat mengalami peningkatan, baik ilmu pengetahuan maupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
"Di Jakarta ini, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) memang tersebar di kelurahan-kelurahan, terutama yang padat penduduk untuk menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat sekitarnya. Lurah bertanggung jawab atas RPTRA di wilayahnya, sehingga tempat ini bisa digunakan oleh siapa saja untuk melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Kampung KB Gandaria Utara dipilih sebagai lokasi diskusi kependudukan karena berhasil mendapatkan juara harapan 3 Kampung KB terbaik tingkat nasional pada 2023.
Sosialiasi DakDikDuk serupa diadakan di lokus lima wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi percontohan, meliputi Kampung KB Rawa Badak Selatan di Jakarta Utara, Kampung KB Tanah Tinggi di Jakarta Pusat, Kampung KB Cipinang Besar Utara di Jakarta Timur, Kampung KB Gandaria Utara di Jakarta Selatan, dan Kampung KB Tegal Alur di Jakarta Barat.
Baca juga: BKKBN: SDM Indonesia berkualitas diawali dari satu desa berkualitas
Baca juga: BKKBN optimalkan peran Kampung KB kembangkan program Bangga Kencana
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
