"Orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara Indonesia, sementara bagi orang bangsa lain, status kewarganegaraan harus disahkan terlebih dahulu melalui undang-undang," katanya di sela pelantikan pejabat administrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil, notaris pengganti serta pemohon kewarganegaraan di Aula Raden Wijaya Kanwilkumham Jatim di Surabaya, Senin.
Baca juga: Kemenkumham ingatkan batas waktu permohonan jadi WNI berakhir Mei 2024
Ia mengemukakan, para warga negara asing (WNA) yang menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut, diingatkan untuk segera mengembalikan dokumen kewarganegaraan asingnya dalam waktu 14 hari dan mengikuti proses pengembalian berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum," katanya.
Baca juga: India terapkan UU Amendemen Kewarganegaraan yang kontroversial
Heni Yuwono juga menyoroti peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyidikan. Dia menekankan bahwa koordinasi dengan penyidik utama, yakni Polri, adalah hal yang tak bisa diabaikan.
"PPNS harus meningkatkan kerja sama dengan Penyidik Polri sebagai bentuk koordinasi dengan pengawas (korwas) dalam memberikan bantuan penyidikan," katanya.
Baca juga: Menkumham target revisi PP tentang kewarganegaraan rampung 2022
Kepada Notaris Pengganti, Heni Yuwono menekankan pentingnya integritas moral dan batasan kemampuan sebagai seorang notaris.
"Notaris Pengganti harus jujur tidak hanya pada kliennya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Integritas moral harus menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas profesinya," ujarnya.
Baca juga: Yasonna sosialisasikan layanan kewarganegaraan dan imigrasi di AS
Selanjutnya, kepada pejabat administrasi yang baru dilantik, Heni Yuwono menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.
"Pelantikan ini juga merupakan upaya untuk mendukung Reformasi Birokrasi guna mewujudkan good and clean governance. Dengan demikian, pelantikan ini tidak hanya sekadar pengisian jabatan, tetapi juga merupakan momentum untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dalam pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di Jawa Timur," ucapnya.
Baca juga: MK: Peristiwa hukum Orient Kore belum pernah terjadi sebelumnya
Baca juga: Kuasa hukum: Kewarganegaraan Amerika Orient murni syarat pekerjaan
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
