"Iya benar, penghematan kurang lebih Rp1 triliun itu sudah terjadi tahun ini karena dengan sistem e-budgeting, harga e-komponen kita pepetin jadi harga satuan, misalnya dari Rp53 ke Rp48, harga satuan kan sudah merupakan harga di tempat," kata Endang di Balaikota Jakarta, Selasa.
Selain menghemat anggaran, penerapan e-budgeting juga dapat menghemat waktu pelaksanaan program.
"Kalau menggunakan sistem lelang kan bisa 40 hari, itu pun kalau tidak ada sanggahan, kalau ada sanggahan bisa lebih, sedangkan kalau pakai e-budgeting cukup dua minggu atau kurang dari itu," katanya.
Endang juga menyebutkan penerapan e-budgeting bisa menghindari pekerjaan di akhir tahun.
Saat ini, penerapan e-budgeting sudah disosialisasikan ke 2.000-an pegawai BPKD, terutama mengenai teknis memasukkan komponen.
Melalui penerapan e-budgeting, hanya pihak yang memiliki otoritas tertentu yang memiliki password dan bisa mengubah anggaran.
E-budgeting memungkinkan transaksi antara Pemprov dan rekanan tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan dari bank ke bank.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dapat mengontol pengeluaran dari setiap SKPD melalui koneksi bank DKI.
"Dengan ini kita bisa monitor dari bank DKI berapa duit keluar masuk," kata Ahok.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
