"Jika armada itu dikembalikan ke Pemerintah Kota Yogyakarta, tentu kami akan terima. Namun, kami tidak bisa memanfaatkannya," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Senin.
Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki perjanjian pinjam pakai dengan Pemerintah DIY untuk 20 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang kemudian digunakan untuk mendukung armada Transjogja.
Bus bantuan tersebut dihibahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2005 agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung angkutan publik.
Namun, karena Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki badan usaha untuk menjalankan angkutan publik, maka 20 bus bantuan tersebut kemudian dipinjampakaikan ke Pemerintah DIY karena DIY sudah memiliki badan usaha untuk menjalankan angkutan publik.
Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian berinisiatif untuk menghibahkan bus bantuan itu ke Pemerintah DIY. Namun, karena nilai kendaraan lebih dari Rp5 miliar maka harus disertai dengan persetujuan dari DPRD Kota Yogyakarta.
"Permohonan persetujuan hibah sudah dilakukan, panitia khusus untuk rekomendasi hibah juga sudah dibentuk. Namun, sampai sekarang belum ada persetujuan atau rekomendasi apapun yang diberikan," kata Haryadi.
Haryadi menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyiapkan lahan di komplek Terminal Giwangan untuk lokasi parkir 20 armada bus tersebut apabila dikembalikan oleh Pemerintah DIY.
Saat ini, 20 armada bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut berada di komplek Jembatan Timbang Kalasan Kabupaten Sleman DIY.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta M. Ali Fahmi mengatakan, lembaga legislatif dan eksekutif masih fokus melakukan pembahasan anggaran 2014.
"Pembahasan pemohonan hibah tersebut dimungkinkan akan dibahas kembali oleh Badan Musyawarah pada tahun depan," katanya.
Sedangkan, mantan Ketua Panitia Khusus Hibah Transjogja Ervian Parmunadi mengatakan bahwa banyak bus yang dipinjampakaikan tersebut dalam kondisi yang sudah rusak. "Tugas kami hanya melihat bagaimana kondisi bus saja dan sudah ada rekomendasi untuk membentuk pansus baru membahas persetujuan hibah," katanya.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
