Tim nasionalisasi ini terdiri atas pemerintah, DPR, KPI, lembaga penyiaran, industri manufaktur, akademisi, lembaga konsumen, dan pemerhati media.
Usulan ini mengemuka dalam acara Refleksi Akhir Tahun: Laporan Kinerja KPI 2013, di Jakarta (19/12). Dalam acara ini, Ketua KPI Pusat Judhariksawan juga menyampaikan agenda kerja KPI yang sudah berlangsung di tahun 2013.
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA News, KPI menilai pelaksanaan digitalisasi penyiaran dapat mengoptimalkan keuntungan teknologi ini bagi masyarakat, tanpa harus tercemari residu dan efek negatif perubahan skema yang terjadi akibat alih teknologi.
KPI pada dasarnya tidak menolak pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Namun, KPI ingin mengembalikan kebijakan digitalisasi ke jalur (track) yang benar. Hal ini dikarenakan menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.
Menurut KPI, perumusan kebijakan digitalisasi penyiaran ini perlu melibatkan semua pihak agar memberikan manfaat bagi publik.
Selain usulan soal timnas digitalisasi penyiaran, dalam acara tersebut juga mengemuka soal laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada KPI Pusat. Sepanjang 2013, KPI menerima 9661 pengaduan yang ditindaklanjuti dengan 86 sanksi baik administratif maupun pengurangan durasi.
Dalam rangka menghadirkan kualitas penyiaran yang lebih baik, KPI menggemakan Gerakan Masyarakat Sadar Media (GEMASADA). Melalui gerakan ini, berbagai kegiatan literasi media dilakukan untuk mengajak masyarakat terlibat aktif mengawasi muatan siaran baik di televisi dan radio.
KPI berharap dapat menjadi titik temu dari semua kepentingan penyiaran, baik itu industri penyiaran, pemerintah ataupun masyarakat. Sehingga kebijakan yang diambil KPI ke depan, dapat mencerminkan aspirasi semua pihak.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
