“Terus. (HGBT) terus jalan,” ujar Arifin ketika ditemui di Tangerang, Banten, Selasa.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung terkait keberlanjutan HGBT yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Arifin belum mengungkapkan hingga kapan HGBT akan diperpanjang, serta kapan peraturan terbarunya akan diterbitkan.
Lebih lanjut, Arifin juga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan melakukan perluasan kelompok industri, sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Saat ini, terdapat tujuh kelompok industri penerima HGBT, antara lain industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
“Kalau kami sekarang bertahan dengan apa yang alokasinya sudah dulu, kan ini berlaku sampai 2024. Ke depan, nanti tergantung temuan gas baru. Kalau temuan gas baru banyak (kelompok industri diperluas),” ujar Arifin.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berulang kali mendorong perluasan kelompok industri penerima HGBT. Menurut dia, perluasan kelompok industri penerima HGBT dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
"Saya maunya bukan tambahan, saya maunya semua sektor itu bisa mendapat manfaat dari HGBT, bukan hanya tujuh," katanya.
Dari tujuh sektor industri penerima HGBT antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet, berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor di 2021–2023 sebesar Rp84,98 triliun, dengan nilai ekspor terbesar diraih oleh sektor oleokimia sebesar Rp48,49 triliun.
Akan tetapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan perlu evaluasi lebih lanjut soal usulan perluasan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk diberikan ke semua sektor industri.
Tutuka Ariadji, ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM untuk saat ini belum bisa memaparkan lebih lanjut soal rencana perluasan HGBT tersebut. Apalagi, kata dia, hal tersebut juga berkaitan dengan sumber gas bumi di tanah air.
Baca juga: Pakar: Kebijakan gas murah memberatkan APBN dan hancurkan industri
Baca juga: Apolin: Kebijakan gas murah beri nilai tambah perekonomian nasional
Baca juga: Kemenperin tekankan harga gas murah tingkatkan daya saing industri
Baca juga: Gapmmi minta industri mamin dapat gas murah
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
