Perpusnas sebut perlu penataan ulang konsep literasi

“Pemahaman kita tentang literasi jangan diracuni dengan konsep yang njlimet. Literasi bisa didefinisikan kemampuan untuk mengelola informasi, baik itu tekstual maupun non-tekstual, diolah dan digunakan untuk meningkatkan kecakapan hidup kita, " ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
 

Dia menambahkan hal itu sejalan dengan Rakornas bidang Perpustakaan 2024 yakni “Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi”.

Dia mencontohkan, pengiriman pesan melalui aplikasi pesan singkat yang berisikan teks dan ikon berupa non-tekstual. Maka ketika mendapatkan pesan seperti itu yakni teks dan non teks, maka kita memahami pesan itu.
 

"Itu adalah bentuk kemampuan menafsirkan teks dan non teks,” tambah dia.
 

Konsep literasi jangan sulit agar implementasinya tidak sulit. Untuk praktiknya, dapat ditata ulang sesuai dengan praktik literasi di masyarakat. Hal ini sudah disampaikan para narasumber seperti pegiat literasi, kepala desa, perpustakaan kota/kabupaten, hingga perpustakaan provinsi yang berbagi suka duka, pengalaman, dan harapannya.

Baca juga: Perpusnas latih pengelola perpustakaan sekolah di Kepulauan Seribu

Selanjutnya, dia menekankan pentingnya kolaborasi, kerja sama, dan gotong royong. Dia memaparkan, Perpusnas dapat melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung tugas utamanya.
 

“Saya mendengar paparan dari Bappenas bahwa pentingnya literasi dan menjadi bagian dari RPJMN. Literasi mendapat spesifik dalam RKP. Perpusnas juga semakin hari semakin meluas fungsinya, tapi jangan lupa pada tugas utama. Tugas utamanya adalah agar orang bisa membaca, menggali pengetahuan melalui perpustakaan,” urai dia.
 

Dia menambahkan, surat edaran bersama antara Kementerian Desa PDTT dan Perpusnas ditandatangani yang berisikan pemanfaatan dana desa untuk operasionalisasi taman bacaan di desa.

 

“Jadi bapak ibu dapat mengawal dana desa untuk TBM dan bisa langsung melakukan koordinasi dengan mereka sehingga kegiatan TBM lebih terarah,” terang dia.
 

Sementara dengan Kemendikbudristek, dia menuturkan, program sastra masuk kurikulum akan diluncurkan. Karya sastra klasik dan kontemporer akan menjadi bahan tambahan untuk para siswa mulai kelas 5 SD hingga SMA.
 

Dinas perpustakaan daerah dapat memanfaatkan hal ini dengan menyediakan buku-buku sastra yang dibutuhkan para siswa. Sehingga bisa diakses anak-anak kita.
 

"Kegiatannya, bagaimana kita memanfaatkan buku-buku ini, dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan sekolah. Ini semakin penting agar anak-anak kita bisa meningkatkan kecakapan hidupnya dengan karya sastra,” terang dia lagi.
 

Rakornas tersebut juga mengangkat tiga isu utama yaitu Penguatan Budaya Baca dan Literasi, Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara, serta Standardisasi dan Tenaga Perpustakaan.

Rakornas menghasilkan 24 rekomendasi yang didapat dari diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang mana setiap isu utama menghasilkan delapan rekomendasi. Rekomendasi itu adalah harapan yang dibebankan kepada Perpusnas untuk selanjutnya diimplementasikan bersama.***3***

Baca juga: Perpusnas upayakan digitalisasi naskah lokal yang ada di negara lain