Temanggung (ANTARA News) - Pemimpin Cabang Gerakan Pemuda Ansor Temanggung, Jawa Tengah, menolak rencana pemerintah meratifikasi "framework convention of tobacco control" atau kerangka konvensi tentang pengendalian tembakau.

"Kami mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menolak rencana pemerintah meratifikasi framework convention of tobacco Control (FCTC) karena hal ini berkaitan dengan nasib petani tembakau," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Temanggung Yami Blumut di Temanggung, Minggu.

Ia mengatakan, Temanggung sebagai basis komoditas dan petani tembakau sangat berkepentingan terhadap rencana tersebut, maka GP Ansor Temanggung menolak keras rencana tersebut.

"Komitmen kami dari dulu yaitu harga mati yang harus diselamatkan adalah nasib petani, komoditas tembakau dan masyarakat tembakau," katanya.

Oleh karena, katanya, ketiga hal tersebut menjadi saling terkait maka harus diperjuangkan agar pemerintah tidak semena-mena terhadap nasib petani tembakau.

"Selanjutnya kajian kami, PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif pada Tembakau bagi Kesehatan dan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan akan kami sampaikan kepada Presiden RI, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Setneg, DPR RI, Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tegah, Bupati dan DPRD Temanggung," katanya.

Menurut dia, alasan yang dikemukan oleh PB NU sangat logis dan sangat propetani dan komoditas tembakau Temanggung.

Ia mengatakan, alasan yang perlu dipertegas adalah bahwa derajat kesehatan rakyat Temanggung dan harapan hidup masyarakat Temanggung cukup tinggi dan cenderung meningkat.

"Data ini kami peroleh dari laporan tahunan Temanggung dalam angka. Jadi sangat tidak masuk akal bila tembakau dijadikan alasan orang berumur pendek dan sumber penyakit," katanya.

Padahal, katanya, faktor moderen yang makan serba zat adiktif berupa penyedap, pewarna, pemanis dan pengawet justru menjadi faktor utama timbulnya penyakit, tetapi justru pemerintah belum maksiml dan tidak ada tindakan perlindungan terhadap rakyat.

"Seharusnya uruslah mencari terobosan pendapatan resmi negara, agar devisa meningkat bukan malah menghilangkan pendapat cukai yang telah mencapai Rp70 triliun justru akan dihilangkan. Selain itu, bahkan BUMN banyak merugi," katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013