KPPU pastikan pasokan bawang putih tidak terganggu di Surabaya

"Tentu saja ini juga akan kami kroscek kondisi dari realisasi impornya, karena khusus untuk bawang putih 90 persen Indonesia masih tergantung dengan impor," ucapnya.

Selain stok, pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) dan Dinas Perdagangan Provinsi Jatim serta Kota Surabaya, juga memantau harga bawang putih.

"Ada beberapa komoditas pangan yang beberapa waktu lalu sebenarnya terpantau cukup tinggi, salah satunya adalah bawang putih. Kalau harga dari Badan Pangan Nasional ditetapkan kurang lebih Rp37.000, namun 3-4 hari yang lalu terpantau sempat menyentuh hingga Rp40.000, bahkan sampai ada yang Rp50.000 per kilogramnya," ujarnya.

Oleh karena itu, dengan harga bawang putih yang masih berkisar 5-7 persen di atas harga eceran tertinggi (HET), pihaknya melakukan early warning system atau peringatan dini kepada pihak-pihak yang terkait.

"Dengan memantau langsung di pasar, ini upaya early warning system agar tidak ada oknum yang memanfaatkan berbagai isu-isu, yang menyebabkan harga bergerak naik," katanya.

Dari pengakuan distributor, lanjutnya, meskipun harga naiknya sedikit tapi berkala, untuk harga bawang putih di kisaran Rp500 hingga Rp1.000.

"Padahal, kami sudah memilih pasar yang paling dekat dengan distributor, bagaimana dengan yang berjarak dengan distributor, kami akan pantau juga, bisa jadi berpengaruh," ucap Dendy.

Tahap selanjutnya, pihaknya akan memanggil importir yang ada di Surabaya, kemudian berkoordinasi dengan balai karantina dan bea cukai untuk mengetahui realisasi impor bawang putih dengan berbasis data.

"Semoga dalam minggu-minggu besok sudah ada informasi, dan kami berharap dengan adanya kerja sama dari pemprov, satgas pangan dan pihak terkait lainnya, tidak ada lagi kartel bawang putih yang sempat terjadi beberapa tahun lalu," tuturnya.

Dendy menjelaskan dalam impor bawang putih, salah satu yang menentukan naik turunnya harga ialah mekanisme impornya.

"Apakah setiap empat bulan sekali atau justru setahun sekali, hal itu juga menentukan kenaikan atau turunnya harga. Jika setahun sekali ini, akan membuat biaya-biaya tereduksi. Kalau dulu sempat dibuat empat bulan sekali, oleh karena itu kami akan melihat lagi bagaimana sistemnya yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Dendy.

"Untuk saat ini, harusnya sistemnya bisa lebih efisien karena sudah jelas kebutuhan bawang putih di Indonesia di atas 90 persen, sehingga tidak boleh main-main dengan produk hortikultura yang kita tidak punya kendali di dalam negeri," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jatim Yudi Ariyanto menambahkan bahwa harga bawang putih pada 2023 masih relatif stabil, namun ada sedikit peningkatan yang konsisten sampai 2024.

"Kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini juga melakukan berbagai upaya, baik itu pemantauan ditingkat pasar di 38 kabupaten/kota di Jatim, maupun membuat kebijakan-kebijakan lain yang diamanatkan oleh Kemendag kepada kami," ujarnya.

Selain itu, dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga sudah hadir di Jatim untuk melakukan berbagai upaya pengendalian harga bawang putih.

"Setelah pantauan harga di Pasar Pabean ini, hasilnya akan menjadi telaah kami bersama untuk menentukan langkah berikutnya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Satgas Pangan Polda Jatim AKP Ahmadi mengatakan segera menelusuri penyebab naiknya harga komoditas bawang putih, terutama di Jawa Timur, karena dari hasil pantauan di Pasar Pabean pasokannya cukup tersedia.

"Dari segi pasokan tidak ada kendala, jadi barang tersedia cukup, tidak ada kelangkaan, namun harganya ada kenaikan, apa penyebabnya nanti akan kami telusuri di importir. Temuan ini akan kami jadikan kajian apa penyebabnya harga bawang putih naik," ujarnya.

Baca juga: KPPU minta Kemendag segera terbitkan SPI bawang putih
Baca juga: Tahun depan KPPU bakal fokus awasi bawang putih hingga UU Cipta Kerja
Baca juga: KPPU dukung pengusutan dugaan persaingan tak sehat impor bawang putih