"Pak JK juga setuju dengan gagasan Prabowo dengan adanya badan layanan penerimaan negara," katanya di kediaman JK, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta, Rabu.
Bamsoet menjelaskan alasan JK setuju dengan wacana itu, karena mengacu pada beberapa negara seperti Amerika. Dimana urusan keuangan dipegang oleh lebih dari tiga orang. Tetapi di Indonesia, mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu.
"Saya kira gagasannya sangat baik, sehingga kami harapkan ke depan pelaksanaan bisa lebih baik," katanya menegaskan.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengingatkan jika saat ini pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara. Kata dia, saat ini pajak turun, tetapi pengeluaran naik, maka perlu diefisienkan.
"Diefisienkan pengeluaran dan mencoba menaikkan penerimaan. Efisien memang tidak mudah, tapi saya yakin pak Prabowo berani melakukan itu," katanya menegaskan.
Dalam berbagai kesempatan Presiden RI terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto menegaskan rencananya untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Prabowo berniat untuk membentuk Badan Penerimaan Negara.
Prabowo beralasan pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian besar dibiayai oleh anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran tersebut perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).
Untuk itu, Prabowo dan Gibran membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.
Dalam dokumen delapan program hasil cepat terbaik Prabowo-Gibran, pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen.
Baca juga: Pimpinan MPR temui Jusuf Kalla bahas situasi kebangsaan
Baca juga: Bamsoet dukung rencana pembentukan BPN yang digagas Prabowo-Gibran
Baca juga: Ketua DPR wacanakan pembentukan badan penerimaan negara
Baca juga: Ekonom sebut pendirian badan penerimaan belum atasi masalah pajak
Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
