Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan asli daerah atau PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan solvabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan.

"Masih banyak daerah yang berupaya membelanjakan di atas kapasitas dan kemampuan keuangan daerahnya sehingga secara solvabilitas kemampuan keuangan secara jangka panjang menjadi terancam. Untuk itu, kita perlu mengoptimalkan PAD sehingga daerah tidak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Yusharto menggarisbawahi beberapa strategi yang dapat dilakukan pemda untuk mengoptimalkan PAD, di antaranya meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi, memetakan potensi lokal sebagai sumber pendapatan daerah, dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah bagi daerah.

"Menjadi catatan bagi kita, jumlah uang yang ada di daerah mungkin saja kalau kita kelola dengan lebih baik (salah satunya dengan menambah PAD) dengan cara-cara inovatif, mungkin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah," ujarnya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Baca juga: Kemendagri ingatkan pemda tingkatkan PAD demi target pembangunan

Selain itu, Yusharto juga menegaskan pentingnya daerah memahami solvabilitas dapat menggambarkan kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang. Solvabilitas pada prinsipnya bukan hanya dilihat dari sumber anggaran pemda, tetapi juga bagaimana pemda mengelola keuangan secara baik.

"Di setiap daerah kami coba perkenalkan frugal innovation, bagaimana berinovasi tanpa harus berpikir menggunakan belanja yang besar sehingga pada intinya anggaran dikelola dengan prinsip kehati-hatian," tambah Yusharto.

Di lain sisi, ia juga mengimbau daerah untuk terus berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang dapat dimulai dari memasukkan data IPKD secara tertib.

Yusharto berharap daerah dapat merasakan berbagai hasil yang baik dari pengukuran IPKD untuk menyelesaikan permasalahan keuangan di daerah.

"Dengan demikian, kami berharap dengan pengukuran IPKD ini, kinerja pemerintah daerah bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan daerah tetapi dari sisi tujuan berotonomi itu juga dapat dilakukan peningkatan," ujarnya.

Baca juga: Mendagri ingatkan daerah agar tak bergantung transfer dari pusat
Baca juga: Kemendagri dorong optimalisasi barang milik daerah tingkatkan PAD

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024