Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dia mengatakan peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.
GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.
“Tugas GovTech Indonesia melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengungkapkan bahwa tim lintas kementerian/lembaga mewujudkan sejarah baru. Pasalnya, untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah.
Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan dan bantuan sosial.
Kemudian, ada pula identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
Menurut Anas, integrasi ini akan membuat publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
“Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen. Semua proses berulang dan membuat warga kesulitan, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Arahan Presiden, semua harus ringkas. GovTech akan mengintegrasikan itu semua,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi.
Dengan sistem single sign-on, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.
Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech.
SPBE Summit 2024 merupakan agenda Kementerian PANRB yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. Terdapat pula pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik.
Adapun rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni :
1. Peluncuran jenama (brand) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
2. Penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
3. Sesi penghargaan anugerah “Digital Government Award” kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE , yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.
Baca juga: Menpan RB apresiasi Peruri akselerasi SPBE-integrasi layanan digital
Baca juga: Menteri Anas dukung akselerasi peran BSN dalam transformasi digital
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
