Kalau dibandingkan realisasi 2023, ini jauh lebih rendah. Sampai 30 April 2024, total pembiayaan anggaran Rp71,1 triliun, turun sangat tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp224,4 triliunJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi pembiayaan anggaran per Apri 2024 mengalami penurunan tajam dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 68,3 persen (year-on-year/yoy).
“Kalau dibandingkan realisasi 2023, ini jauh lebih rendah. Sampai 30 April 2024, total pembiayaan anggaran Rp71,1 triliun, turun sangat tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp224,4 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin.
Realisasi penarikan utang tercatat sebesar Rp119,1 triliun, turun 51,2 persen yoy. Penerbitan surat berharga negara (SBN) secara neto tercatat Rp128,6 persen, hanya 19,3 persen dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp666,4 triliun.
“Pada April terjadi volatilitas, ada kepanikan dari sisi gejolak pasar keuangan. Tapi, kita bisa cukup steady, termasuk imbal hasil (yield) spread kita terhadap US Treasury. Karena kita memang cukup terukur dalam menerbitkan surat utang kita,” ujar Menkeu.
Seiring dengan penurunan yield US Treasury, terjadi arus aliran modal asing masuk (capital inflow) di pasar SBN sebesar Rp13,56 triliun dan penurunan yield surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 33 basis poin (bps).
“Pada saat pasar gelisah karena spekulasi Federal Reserve tidak turunkan suku bunga sampai akhir tahun, kita masih relatif stabil, bahkan mengalami capital inflow dan yield kita turun. Ini gambaran SUN kita sangat dipercaya,” tutur Sri Mulyani.
Bendahara Negara meyakini kepercayaan itu dipengaruhi oleh kinerja APBN yang prudent, transparan, dan akuntabel. Hal itu membantu Kementerian Keuangan terkait strategi penerbitan utang sehingga bisa menjaga imbal hasil maupun belanja APBN, termasuk untuk bunga utang.
Sri Mulyani memastikan strategi pembiayaan akan dilakukan secara pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen agar bisa mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Baca juga: Menkeu: APBN April surplus Rp75,7 triliun
Baca juga: Menkeu serahkan kebijakan PPN 12 persen ke pemerintah baru
Baca juga: Menkeu bidik pertumbuhan ekonomi 5,5 persen di 2025
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
