"Masuk akal untuk menduga bahwa setelah kesepakatan dicapai, negara lain di wilayah ini ingin memindahkan orang Palestina yang tinggal di negara mereka ke daerah yang dikuasai Pemerintah Palestina," kata Lieberman.
"Itu akan menambah tiga juta pengungsi ke 800.000 warga yang saat ini berada di wilayah Pemerintah Otonomi Palestina," katanya seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Lieberman menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan Kerry guna membahas upaya mencapai kesepakatan kerangka kerja bagi perdamaian Israel dan Palestina, kata kantor Lieberman.
"Ini akan menciptakan situasi kemanusiaan yang sulit, sehingga sekali lagi mengarah kepada kemungkinan kekecewaan, kerusuhan dan masalah keamanan," kata Lieberman.
"Setiap kesepakatan antara Israel dan Palestina harus dilandasi atas dasar keamanan kuat bagi Israel dan ekonomi yang stabil bagi Palestina," katanya.
Pada Jumat malam (3/1), Kerry juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
Saat ini, dua masalah utama telah memecah pihak-pihak Israel.
Pertama Israel menuntut penggelaran pasukan keamanan di Lembah Jordan, bagian timur Tepi Barat, di wilayah yang dirancang sebagai bagian dari negara masa depan Palestina, sementara Abbas menentang tuntutan tersebut.
Selain itu, beberapa menteri sayap-kanan Israel berusaha menggolkan rancangan peraturan untuk mencaplok Lembah Jordan meskipun ada keberatan dari anggota pemerintah, termasuk dari pemimpin perunding Tazipi Livni --yang mengatakan akan mengajukan banding terhadap rancangan peraturan tersebut.
Kedua, Israel berencana mengumumkan babak baru pembangunan permukiman, setelah negara Yahudi itu membebaskan 26 tahanan Palestina pada Senin (30/12).
Kerry berharap bisa memasukkan beberapa kesepakatan mengenai panduan ke dalam kesepakatan perdamaian akhir antara Palestina dan Israel.
(Uu.C003)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
