"Masuk akal, hanya yang perlu dipertajam Pertamina adalah strategi kenaikan harganya ke depan," katanya kepada Antara melalui pesan singkat, Selasa malam.
Menurut dia, elpiji 12 kg tidak disubsidi oleh pemerintah. Namun kebutuhan masyarakat cukup banyak sehingga kebijakan atas komoditas ini di masa depan perlu dipikirkan lebih matang.
PPP sebelumnya meminta penundaan kenaikan harga elpiji sebesar Rp3.959 per kg karena dinilai memberatkan masyarakat. PPP juga menilai kenaikan tersebut telah memicu adanya migrasi ke elpiji tiga kg yang diperuntukan bagi masyarakat miskin.
Akibatnya, elpiji tiga kg untuk masyarakat kurang mampu langka dan memberatkan masyarakat bawah. Di sisi lain, PPP menilai, sebagai BUMN, Pertamina tidak hanya berfungsi mencari laba, namun juga untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, PPP sebelumnya meminta penundaan kenaikan harga elpiji tersebut sampai dengan perhitungan dampak migrasi ke elpiji tiga kg.
Sebelumnya diberitakan, Pertamina menaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp3.959 per Januari 2014, karena selama ini kerugian yang ditanggung berdasarkan audit BPK sebesar Rp7,7 triliun.
Namun kebijakan tersebut mendapatkan banyak kritikan. Kebijakan tersebut juga menuai kecaman dari masyarakat dan mengakibatkan dampak kelangkaan elpiji.
Presiden meminta Pertamina meninjau ulang kebijakan tersebut. Pertamina pada Senin, 6 Januari 2014 kemudian mengumumkan revisi kenaikan harga elpiji 12 kg. Pertamina memutuskan kenaikan harga gas sebesar Rp1.000 per kg dan berlaku mulai Selasa, 7 Januari 2014.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
