"Dalam rangka pemilu banyak sekali masalah penyiapan perlengkapan. Kita ini menghadapi event (kegiatan) yang besar, ada peralatan-peralatan yang harus dibeli untuk diperbarui seperti water canon dan sebagainya," kata Boy sebelum Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis.
Namun, Boy belum memastikan pembelian senjata senilai Rp640 miliar dari Korea Selatan untuk pengamanan Pemilu 2014.
"Saya belum dengar infonya. Memang dalam menghadapi pemilu, lebih butuh banyak senjata. Saya mesti cari tahu dulu pada penyelenggaranya, yaitu Sarpas. Prosesnya sampai di mana perlu dicari tahu dulu," katanya.
Konfirmasi itu menanggapi pernyataan Indonesia Police Watch yang menyebutkan Polri akan membeli sejumlah peralatan berat dari Korea Selatan senilai 64 juta dolar AS atau sekitar Rp640 miliar.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyarankan Polri sebaiknya membeli senjata produk dalam negeri seperti yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Padahal selama ini presiden selalu mengimbau, TNI dan Polri harus mengutamakan pembelian peralatan beratnya dari dalam negeri," katanya.
Dia menilai PT Pindad sudah mumpuni memproduksi alat-alat berat, seperti panser, kendaraan taktis, dan kendaraan tempur lainnya.
Neta menyebutkan ada empat paket peralatan berat yang akan dibeli pada 2014 yang merupakan bagian dari enam paket kredit ekspor (KE).
"Yang disayangkan semua peralatan berat itu akan dibeli dari Korea Selatan," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
