"Kami mengusulkan konkret saja, ada yang ditugaskan pemerintah pusat untuk dapat mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan antara provinsi dan kota atau kabupaten yang terkait langsung dengan DKI Jakarta, termasuk Kementerian terkait seperti Kementerian PU, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup sehingga penanganan ini bisa komprehensif dan menyelesaikan akar permasalahan sampai tuntas," kata Eriko di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Penyelesaian masalah banjir di ibukota, kata dia, tak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, apalagi dalam waktu 15 bulan, sejak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjabat gubernur.
"Rakyat memahami bahwa persoalan yang ada sudah sedemikian lama dan akut. Tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 15 bulan," katanya.
Dia menyebutkan, normalisasi Kali Ciliwung, sudah mulai berjalan, pengerukan Waduk Pluit, Ria Rio yang sudah sedemikian lama dibiarkan sudah terlihat semakin tertata. Begitu juga pembuatan-pembuatan sumur-sumur resapan.
"Tapi ini semua tidak bisa tuntas kalau tidak didukung sepenuhnya Pemerintah Pusat. Bagaimanapun juga koordinasi dengan Propinsi Jawa Barat, Banten, begitu juga dengan Kota/Kab disekitar Jakarta yang bisa menuntaskan permasalahan ini," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
