APBD Banten saat pertama kali berdiri itu, sekitar Rp385 miliar, sekarang sudah Rp7 triliun lebih. Jika kita kemarin terlena, sekarang harus kita benahi ke arah yang lebih baik,"Serang (ANTARA News) - Para tokoh pendiri Provinsi Banten meminta tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten dibenahi sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Sekarang ini merupakan titik awal untuk melakukan perbaikan Banten ke depan. Selama ini, kita melihat belum ada pemanfaatan APBD untuk pembangunan," kata seorang tokoh pendiri Provinsi Banten Irsjad Djuwaeli dalam "Silaturahmi dan Dialog Tokoh Banten Menuju Banten yang Lebih Baik" di Serang, Minggu.
Ia mengatakan para tokoh Banten harus mampu mengawal jalannya pemerintahan di Provinsi Banten, agar benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang tertentu.
Ia menjelaskan bahwa tujuan berdirinya Provinsi Banten yang terlaksana pada 2000, untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat Banten.
Ia mengharapkan tidak terjadi lagi manajemen pemerintahan Provinsi Banten yang salah dan mengakibatkan kondisi Banten seperti saat ini.
"Kami tidak akan membiarkan, kami akan bentuk forum tokoh untuk mengawasi jalannnya Provinsi Banten ini," kata mantan Ketua Pimpinan Pusat Mathlaul Anwar tersebut.
Mantan Sekretaris Daerah Banten pertama di Provinsi Banten Ayip Muflih mengaku prihatin dengan kondisi Banten saat ini.
Namun demikian, ia mengakui sudah banyak pembangunan yang dilakukan selama 14 tahun Banten berdiri, meskipun masih banyak juga kekurangannya.
"Ada kesempatan dan peluang yang baik. Ada yang sudah kita lakukan dan ada beberapa yang masih perlu dibenahi," kata Ayip.
Menurut dia, Banten mempunyai potensi yang besar, namun pengelolaanya belum berjalan baik.
Hal yang perlu dibenahi, katanya, menyangkut tata kelola pemerintahan.
"APBD Banten saat pertama kali berdiri itu, sekitar Rp385 miliar, sekarang sudah Rp7 triliun lebih. Jika kita kemarin terlena, sekarang harus kita benahi ke arah yang lebih baik," kata Ayip.
Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Soleh Hidayat mengatakan kesalahan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Banten karena "mis-manajemen" pemerintahan.
Pada masa mendatang, katanya, semua pihak harus berkomitmen dan konsekuen melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka perbaikan untuk Banten yang lebih baik.
"Saya kira kalau semua pihak menyadari dan menjalankan fungsinya dengan baik, tidak akan terjadi mis-manajemen di Pemprov Banten ini," kata Soleh Hidayat.
Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan hampir tiga bulan terakhir, Povinsi Banten menjadi topik pemberitaan, baik media lokal maupun nasional.
Ia mengaku dalam posisinya sebagai Wakil Gubernur Banten memahami kondisi tersebut dengan harapan ada hikmah yang bisa memberikan dorongan ke arah yang lebih baik.
Ia mengatakan bahwa sikap kritis masyarakat Banten sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Banten.
"Perbaikan penataan pengelolaan pemerintahan di Provinsi Banten ke depan, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya," kata Rano Karno.
Ia mengatakan setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menandatangani sejumlah dokumen di Provinsi Banten, seperti dokumen APBD, dipastikan roda pemerintahan di Provinsi Banten, kembali berjalan normal.
"Sekarang seluruh pelayanan sudah bisa dilaksanakan. Namun, terkait dengan pendelegasian wewenang sampai saat ini belum ada," katanya.
Acara "Silaturahmi dan Dialog Tokoh Banten Menuju Banten yang Lebih Baik" tersebut, antara lain dihadiri para tokoh dan pendiri Provinsi Banten, Wakil Gubernur Rano Karno, Kapolda Banten Brigjen Pol M. Zulkarnain, Danrem 064 Maulana Yusuf, Bupati Lebak, perwakilan kabupaten dan kota, serta anggota DPRD Provinsi Banten.
(M045/M029)
Pewarta: Mulyana
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
